Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Azad/RMOL
Langkah sejumlah negara untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Israel, khususnya melalui kesepakatan "Abraham Accords" atau "kesepakatan abad ini" merupakan pengkhianatan bagi bangsa Palestina.
Begitu yang disampaikan oleh Duta Besar Republik Islam Iran, Mohammad Azad ketika memaparkan posisi negaranya terhadap isu tersebut selama acara buka puasa bersama di kediamannya, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (26/4).
Dubes Azad mengatakan, "kesepakatan abad ini" yang selama ini dipuji oleh Amerika Serikat (AS) merupakan "kegagalan abad ini".
"Republik Islam Iran percaya bahwa 'kesepakatan abad' dan normalisasi hubungan rezim Zionis dengan negara-negara Islam adalah pengkhianatan terhadap hak dan cita-cita masyarakat Palestina dan penikaman mereka dari belakang," ujarnya.
Bahkan meski normalisasi hubungan antara Israel dan sejumlah negara Arab telah dilakukan, namun ia mengatakan, kekerasan terhadap Palestina terus meningkat.
"Kami melihat upaya normalisasi sebagai sebuah alat untuk memperkokoh pendudukan ilegal rezim zionis atas tanah Palestina dan pembentukan
'single state' di atas tanah air Palestina," tambahnya.
Menyoroti Hari Internasional Al Quds yang jatuh pada setiap hari Jumat terakhir bulan Ramadhan, Dubes Azad menyebut isu Palestina merupakan isu utama bagi dunia Muslim.
Dalam hal ini, ia mengatakan, AS dan Israel berusaha memecah belah bangsa Islam dan melanjutkan hegemoninya.
Lebih lanjut, Iran mendesak negara-negara yang telah menandatangani perjanjian normalisasi dengan Israel untuk meninjau kembali langkah tersebut.
Di samping itu, Dubes Azad menyebut, Iran menyakini solusi terbaik untuk Palestina adalah memberikan hak kepada mereka untuk menentukan nasibnya sendiri, termasuk dengan mengembalikan para pengungsi ke tanah airnya sendiri.
"Ini merupakan solusi dan penyelesaian secara adil atas hak rakyat Palestina yang tertindas," tegasnya.
Iran sendiri telah menyampaikan sejumlah usulan kepada Sekretaris Jenderal PBB terkait isu Palestina. Pertama, seluruh pengungsi Palestina memiliki hak untuk kembali ke tanah air mereka sendiri.
Kedua, seluruh masyarakat Palestina harus menentukan nasib, masa depan, dan sistem politik mereka melalui proses referendum yang adil dan demokratis.
Ketiga, berdirinya sistem politik pilihan mayoritas rakyat Palestina. Dan keempat, sistem politik pilihan mayoritas masyarakat Palestina akan memutuskan tentang nasib pihak-pihak pendatang ke wilayah Palestina.
