Tidak Terima Dikritik Soal Kebijakan Dalam dan Luar Negerinya, China Beberkan Sejumlah Borok Amerika

Merasa tidak terima dikritik megenai kebijakan dalam dan luar negerinya oleh UE dan AS, China melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri Wang Wenbin mengeluarkan kecamannya.

Berbagai kesalahan Washington pun diungkap oleh Wang, mulai tuduhan melakukan kejahatan perang di Timur Tengah, pemaksaan ekonomi, mengkhianati sekutunya dan menyebarkan disinformasi.

"AS bermaksud untuk mempertahankan sentralitas Piagam PBB, tetapi jelas bagi siapa pun bahwa AS melakukan yang sebaliknya," kata Wang kepada wartawan pada konferensi pers pada hari Senin, seperti dikutip dari Xinhua, Selasa (26/4).

Mengutip intervensi militer AS di bekas Yugoslavia, Afghanistan, Irak, dan Suriah, Wang menyatakan bahwa Washington "menyingkirkan PBB dan mengobarkan perang terhadap negara-negara berdaulat dengan campur tangan yang tidak disengaja."

“AS mengklaim menghormati hak asasi manusia, tetapi perang agresi yang diluncurkan oleh AS dan sekutunya menewaskan lebih dari 300.000 warga sipil dan membuat lebih dari 26 juta orang menjadi pengungsi,” lanjutnya.

“Namun, tidak ada yang bertanggung jawab atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. AS bahkan mengumumkan sanksi kepada Pengadilan Kriminal Internasional yang akan menyelidiki kejahatan perang militer AS," kata Wang.

Selain memberikan sanksi kepada sejumlah pejabat tinggi Pengadilan Kriminal Internasional pada tahun 2020, AS mempertahankan 'Undang-Undang Invasi Den Haag ', memberikan izin militernya untuk menyerang Belanda untuk membebaskan setiap orang Amerika yang ditahan di pengadilan.

Wang kemudian menuduh AS menggunakan kekuatan ekonominya untuk memaksa negara-negara baik besar maupun kecil, jauh atau dekat, teman atau musuh, mengutip lima dekade sanksi AS terhadap Kuba dan empat dekade tindakan semacam itu terhadap Iran.

“Ketika datang untuk menikam sekutunya seperti Uni Eropa dan Jepang dari belakang, AS tidak pernah ragu, seperti yang telah kita lihat berulang kali,” katanya, kemungkinan merujuk terutama pada keputusan AS baru-baru ini untuk merusak kesepakatan kapal selam nuklir antara Prancis dan Australia untuk melanjutkan aliansi AUKUS dengan Inggris dan Australia.

“Fakta telah membuktikan bahwa AS adalah penyebar disinformasi terbesar, biang keladi dari diplomasi koersif dan penyabot perdamaian dan stabilitas dunia,” kata Wang.

“Dari dialog AS-UE hingga kemitraan keamanan trilateral AUKUS, Quad dan Aliansi Lima Mata, AS menggunakan demokrasi, hak asasi manusia, aturan, dan ketertiban sebagai dalih untuk menutupi aktivitas teduhnya menciptakan perpecahan [dan] memicu konfrontasi."

Tuduhan Wang, meski membara, tidak dibuat begitu saja.

Pekan lalu, para pejabat AS dan Uni Eropa mengadakan 'Dialog tentang China' ketiga mereka, setelah itu mereka mengeluarkan siaran pers bersama yang menuduh Beijing melakukan manipulasi informasi berulang mengenai konflik di Ukraina, insiden pemaksaan ekonomi baru-baru ini, dan dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap orang-orang Uighur di Xinjiang, yang semuanya disangkal oleh China.

Pernyataan itu juga meminta China untuk secara damai menyelesaikan perselisihannya dengan Taiwan sesuai dengan piagam PBB, dan tidak menghindari sanksi AS dan Uni Eropa terhadap Rusia. Itu terlepas dari kenyataan bahwa pembatasan itu diberlakukan oleh Barat secara sepihak dan tidak ada hubungannya dengan mekanisme PBB yang diberlakukan untuk tindakan semacam itu, yang membuat Moskow menyebut langkah itu “ilegal.”