Berita

Mantan presiden AS Donald Trump/Net

Dunia

Nama-nama yang Mungkin Diijinkan Kembali ke Twitter Setelah Dibeli Elon Musk, Salah Satunya Donald Trump

RABU, 27 APRIL 2022 | 06:55 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Setelah 'memborong' Twitter seharga 44 miliar dolar AS, muncul pertanyaan apa yang akan dilakukan milyarder Elon Musk terhadap situs media sosial yang telah dibelinya itu?

Musk telah menyatakan komitmennya saat pengambilalihan Twitter, bahwa platform tersebut harus menjadi "alun-alun kota digital" di mana kebebasan berbicara tidak dibatasi.

Ini memunculkan dugaan bahwa ada kemungkinan Musk akan mengurangi kebijakan moderasi konten yang saat ini berlaku di Twitter.


Musk, orang terkaya di dunia dan pengguna Twitter yang aktif, diperkirakan akan mengubah situs tersebut menjadi platform media sosial "kebebasan berbicara" yang lebih kontroversial seperti Parler atau Gab, membuka jalan bagi mereka yang telah dilarang dari Twitter untuk bisa kembali 'bersuara'.

Dalam laporannya, Newsweek menyusun daftar tokoh yang akunnya ditangguhkan secara permanen oleh Twitter karena melanggar syarat dan ketentuan, bisa jadi akun-akun ini akan ditawari untuk kembali ke situs itu di bawah kepemilikan Musk.

Yang pertama adalah Donald Trump, yang secara permanen dilarang dari Twitter pada 8 Januari 2021, dua hari setelah kerusuhan di Gedung Capitol, karena kekhawatiran dia akan menggunakan platform tersebut untuk menghasut kekerasan lebih lanjut.

Berikutnya ada Marjorie Taylor Greene. Akun Twitter pribadi anggota kongres Georgia itu ditangguhkan secara permanen pada 2 Januari karena "pelanggaran berulang" terhadap kebijakan misinformasi Covid-nya.

Meskipun demikian, akun resmi Kongres Greene, @RepMTG, tidak ditangguhkan dan tetap aktif.

Selanjutnya Steve Bannon, mantan penasihat Gedung Putih di bawah Trump. Akun @WarRoomPandemic miliknya dihapus dari Twitter pada November 2020 karena dianggap melanggar larangan situs tentang ajakan kekerasan

Dalam siaran langsung acara War Room-nya yang dia bagikan di Twitter, Bannon menyarankan kepala penasihat medis Gedung Putih Dr. Anthony Fauci dan Direktur FBI Christopher Wray harus dipenggal.

"Saya akan meletakkan kepala di tombak. Benar. Saya akan meletakkannya di dua sudut Gedung Putih. Sebagai peringatan kepada birokrat federal: Ikuti programnya atau pergi," kata Bannon.

Nama selanjutnya Alex Jones, yang akun pribadinya terkenal dengan teori konspirasi dan acara InfoWars-nya ditangguhkan secara permanen pada September 2018 karena sejumlah tweet yang melanggar kebijakan perilaku kasar Twitter.

Larangan itu tiba setelah Jones memposting serangkaian video dia melecehkan COO Facebook Sheryl Sandberg dan CEO Twitter Jack Dorsey saat mereka bersaksi di depan Senat. Sekitar waktu yang sama, Jones juga dilarang dari situs lain seperti Spotify, Facebook dan YouTube karena melanggar kebijakan ujaran kebencian mereka.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Bisa Turun Jika Masalah Diabaikan

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:46

Ini Alasan KPK Hentikan Kasus IUP Nikel di Konawe Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:17

PLN Terus Berjuang Terangi Desa-desa Aceh yang Masih Gelap

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:13

Gempa 7,0 Magnitudo Guncang Taiwan, Kerusakan Dilaporkan Minim

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:45

Bencana Sumatera dan Penghargaan PBB

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:27

Agenda Demokrasi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:02

Komisioner KPU Cukup 7 Orang dan Tidak Perlu Ditambah

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:45

Pemilu Myanmar Dimulai, Partai Pro-Junta Diprediksi Menang

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:39

WN China Rusuh di Indonesia Gara-gara Jokowi

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:33

IACN Ungkap Dugaan Korupsi Pinjaman Rp75 Miliar Bupati Nias Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:05

Selengkapnya