Politikus PDIP Masinton Pasaribu kembali menegaskan bahwa informasi terkait adanya dugaan penggalangan dana atau fundraising penundaan pemilu berkaitan dengan kasus mafia minyak goreng itu belum masuk tahap kesimpulan.
Namun, informasi itu sangat erat kaitannya dengan sejumlah fakta-fakta di lapangan di mana sejumlah pejabat tinggi negara hingga pengusaha sawit terjerat kasus izin ekspor minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO).
"Jadi sebagai sebuah informasi kan dia bukan kesimpulan. Belum sampai kesimpulan kesana, yang menyampaikan ke saya juga tapi jangan disimpulkan ya Pak Masinton, tapi sinyalemen ini coba dibaca. Informasi ini berkorelasi dengan adanya fakta-fakta di lapangan mobilisasi dukungan 3 periode," kata Masinton dalam diskusi publik bertajuk "Mengurai dan Membongkar Skandal Mafia Minyak Goreng" di Jakarta, Selasa (26/4).
Masinton menuturkan, satu di antaranya mobilisasi dari kelompok petani plasma pada feberuari lalu dan itu terjadi di beberapa titik lokasi.
"Kemudian untuk menggerakan kelompok-kelompok yang salah satunya bersumber dari sini," katanya.
"Nah tentu kita berharap betul di Kejaksaan Agung bisa mengungkap dari yang sekarang baru empat ini ya yang sudah ditersangkakan itu bisa didalami di situ. Itu yang saya maksud tadi," imbuhnya menegaskan.
Menurut Anggota Komisi XI DPR RI fraksi PDIP ini, informasi yang didapatkannya tersebut bukanlah peristiwa tunggal yang tanpa keterlibatan pihak-pihak lain. Sebab, dampak yang ditimbulkan dari kasus izin ekspor CPO tersebut mengakibatkan kelangkaan minyak goreng yang menyusahkan rakyat.
"Itu kan agar sebagai sebuah informasi dan sinyalemen yang dia tidak berdiri sendiri. Jadi bukan sekadar semata-mata oh ini ada kelangkaan faktor bisnis. Nah sinyalemen harus kita baca kesana," tuturnya.
"Nah alangkah ini nanti benar ada atau tidak trgantung nanti invenstigasi dan followup di kejaksaan agung karena institusi tersebut yang memilki instrumennya," demikian Masinton.
Sebelumnya, Politikus PDIP Masinton Pasaribu mengaku mendapatkan informasi terkait dugaan adanya penggalangan dana atau fund rising untuk menunda Pemilu 2024 dalam kasus dugaan korupsi pemberian izin ekspor minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) yang telah menjerat pejabat Kementerian Perdagangan dan sejumlah petinggi korporasi sawit.
"Ya, ada informasi ke saya bahwa dia memberikan sinyalemen ya, menduga bahwa sebagian dari kelangkaan minyak goreng dan kemudian harganya dibikin mahal dan mereka mengutamakan ekspor karena kebutuhan fund rising untuk memelihara dan menunda pemilu itu," ungkap Masinton usai diskusi publik bertajuk "Meneguhkan Trisakti Bungkarno VS Oligarki Kapitalis" di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (23/4).
Namun, Masinton enggan merinci lebih lanjut soal informasi yang diterimanya tersebut. Ia mengatakan, masih harus memverifikasi lebih lanjut dan berharap agar dugaan praktik culas terkait kasus izin ekspor CPO tersebut.
"Saya kan cuma diinformasikan, sebagai informasi, namanya informasi saya lagi ngecek-ngecek sana sini. Namanya informasi kan harus kita telaah, harus kita verifikasi. Tapi kan kita juga tidak boleh mengabaikan informasi tersebut," katanya.
