Petani Menjerit TBS Terjun Bebas, Legislator Demokrat: Pemerintah Atasi Masalah dengan Masalah

Keputusan Presiden Joko Widodo yang resmi melarang ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan produk minyak goreng, bukan solusi pemenuhan kebutuhan minyak goreng dalam negeri.

Pasalnya, pasca kebijakan itu dikeluarkan, harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit terjun bebas serentak seluruh daerah penghasil sawit di Indonesia. Padahal kebijakan akan efektif berlaku per tanggal 28 April 2022.

Dikatakan anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Achmad, pemerintah tidak serius menyelesaikan persoalan mendasar pada rakyat. Bagi dia, pemerintah terkesan memainkan nasib rakyat karena setiap kebijakan yang dikeluarkan, menimbulkan masalah baru.

"Ini namanya mengatasi masalah dengan masalah. Masalah lama belum selesai, sekarang timbul masalah baru lagi menjelang lebaran," kata Achmad kepada wartawan, Selasa (26/4).

Kata dia, kebijakan Presiden Jokowi itu sangat berdampak buruk terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Buntut dari arahan larang ekspor bahan baku minyak goreng ini membuat anjlok harga tandan buah segar (TBS) petani sampai 60 persen.

"Sekarang harga TBS terjun bebas, bukan turun lagi tapi sudah terjun bebas di angka yang sangat fantastis. Kayak gak ada harganya lagi," ketusnya.

Achmad menilai, hampir semua kebijakan pemerintah Jokowi ini bermasalah dan menimbulkan masalah baru. Padahal pemerintah memiliki seluruh perangkat untuk mengukur sejauh mana kebijakan tersebut berdampak positif pada masyarakat.

Legislator daerah pemilihan Riau I ini mendesak agar pemerintah mengkaji ulang kebijakan pelarangan ekspor CPO dengan melakukan riset supaya tidak ada lagi kebijakan yang rugikan petani.

"Jangan sampai kebijakan tersebut hanya menyusahkan rakyat. Kalau perlu cabut kebijakan tersebut dan cari solusi lain yang lebih aman," tandasnya.