Berita

Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Achmad/Net

Politik

Petani Menjerit TBS Terjun Bebas, Legislator Demokrat: Pemerintah Atasi Masalah dengan Masalah

SELASA, 26 APRIL 2022 | 22:51 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Keputusan Presiden Joko Widodo yang resmi melarang ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan produk minyak goreng, bukan solusi pemenuhan kebutuhan minyak goreng dalam negeri.

Pasalnya, pasca kebijakan itu dikeluarkan, harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit terjun bebas serentak seluruh daerah penghasil sawit di Indonesia. Padahal kebijakan akan efektif berlaku per tanggal 28 April 2022.

Dikatakan anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Achmad, pemerintah tidak serius menyelesaikan persoalan mendasar pada rakyat. Bagi dia, pemerintah terkesan memainkan nasib rakyat karena setiap kebijakan yang dikeluarkan, menimbulkan masalah baru.


"Ini namanya mengatasi masalah dengan masalah. Masalah lama belum selesai, sekarang timbul masalah baru lagi menjelang lebaran," kata Achmad kepada wartawan, Selasa (26/4).

Kata dia, kebijakan Presiden Jokowi itu sangat berdampak buruk terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Buntut dari arahan larang ekspor bahan baku minyak goreng ini membuat anjlok harga tandan buah segar (TBS) petani sampai 60 persen.

"Sekarang harga TBS terjun bebas, bukan turun lagi tapi sudah terjun bebas di angka yang sangat fantastis. Kayak gak ada harganya lagi," ketusnya.

Achmad menilai, hampir semua kebijakan pemerintah Jokowi ini bermasalah dan menimbulkan masalah baru. Padahal pemerintah memiliki seluruh perangkat untuk mengukur sejauh mana kebijakan tersebut berdampak positif pada masyarakat.

Legislator daerah pemilihan Riau I ini mendesak agar pemerintah mengkaji ulang kebijakan pelarangan ekspor CPO dengan melakukan riset supaya tidak ada lagi kebijakan yang rugikan petani.

"Jangan sampai kebijakan tersebut hanya menyusahkan rakyat. Kalau perlu cabut kebijakan tersebut dan cari solusi lain yang lebih aman," tandasnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Awas! Pengisian Jabatan Wapres Jadi Transaksi Politik Elite

Senin, 16 November 2026 | 02:25

Tantangan Pemerintahan Prabowo Makin Kompleks Usai Gibran Mundur

Senin, 16 November 2026 | 02:01

Ancaman Tsunami dan Anak Krakatau Bukan Alasan Pindahkan Badak Jawa

Senin, 16 November 2026 | 01:44

Gibran Lari dari Pemakzulan DPR

Senin, 16 November 2026 | 01:17

Dirjen Bina Keuda Fatoni Raih Anugerah Penggerak Transformasi Digital 2026

Senin, 16 November 2026 | 01:01

HUT ke-15 Partai Nasdem Diisi Aksi Nyata untuk Kemanusiaan

Senin, 16 November 2026 | 00:45

Persoalan Hukum Gibran Belum Selesai, Jangan Buru-buru Cari Cawapres

Senin, 16 November 2026 | 00:32

Manuver Senyap Prabowo di Balik Mundurnya Gibran

Senin, 16 November 2026 | 00:15

Piala Eman-Yoshua 2026 Jadi Ajang Seleksi Talenta Muda

Senin, 16 November 2026 | 00:02

Kompetensi dan Profesionalisme Perawat Mendesak Ditingkatkan

Minggu, 15 November 2026 | 23:49

Selengkapnya