Berita

Presiden Joko Widodo dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan/Net

Politik

Setelah Anies Baswedan, Lieus Sungkharisma Berharap Jokowi Bangun Komunikasi dengan Tokoh Lainnya

SELASA, 26 APRIL 2022 | 20:32 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di sirkuit Formula E, Ancol sebenarnya adalah hal yang biasa saja. Tapi karena yang ditemui presiden merupakan gubernur potensial untuk Pilpres 2024, maka pertemuan itu menjadi ramai diperbincangkan publik.

Begitu kata Koordinator Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (KomTak), Lieus Sungkharisma saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (26/4).   

Menurut Lieus, bahkan momen presiden Jokowi disopiri Anies saat meninjau Sirkuit Formula E di Ancol itu telah ditafsirkan berbagai pihak tentang hubungan keduanya.


“Peristiwa itu lebih dari sekadar gubernur menyupiri presiden, tapi memang mengandung makna lebih dalam bila dikaitkan dengan kondisi hari ini negara kita,” ujarnya.

Namun demikian, kata Lieus, hendaknya pertemuan dan komunikasi semacam itu tidak hanya dilakukan Presiden Jokowi dengan Gubernur DKI Jakarta. Tapi juga harus menyasar tokoh-tokoh lain.

“Baik itu para gubernur, Ketua partai maupun dengan Ketua DPD RI,” sambung Lieus.

Lieus menilai pertemuan di Ancol bukan pertemuan pertama kali yang terjadi antara Presiden Jokowi dan Anies Baswedan. Tahun 2021, keduanya sudah bertemu di Istana Negara terkait penanganan Covid-19 di Jakarta.

“Namun pertemuan kedua ini membawa pesan sangat jelas bagaimana hubungan antara pemimpin harus dibangun dan silaturahmi harus dijaga,” ujar Lieus.

“Saya menangkap ada sinyal kuat yang bisa kita menyangkut Pilpres 2024 karena Pak Jokowi sudah tidak mungkin mencalonkan diri lagi sebagai presiden,” ujar Lieus.

Lebih lanjut Lieus berharap, pertemuan seperti ini hendaknya terus dilakukan oleh para pemimpin bangsa, terutama antara presiden dengan para kepala daerah dan dengan para senator di DPD RI. Jangan sampai terkesan presiden dan kepala daerahnya berjalan sendiri-sendiri dengan agendanya masing-masing.

“Pak Jokowi jangan cuma mengandalkan laporan para menterinya yang bisa saja ABS (Asal Bapak Senang),” kata Lieus lagi.

Lieus menyebut, jika presiden Jokowi melakukan sendiri kerja-kerja membangun silaturahmi itu, baik dengan kepala daerah maupun dengan para pengeritiknya, maka dia tidak perlu membayar jasa para buzzeRp yang justru selalu berpikir negatif terhadap para pengkritik presiden.

“Inilah inti leadership itu sesungguhnya. Apapun ceritanya, para buzzerRp yang sengaja dipelihara itu sesungguhnya hanya merusak tatanan demokrasi dan membuat rusaknya persatuan antar anak bangsa ini,” tegas Lieus.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

UPDATE

Fakta Sidang Blueray Cargo: Kode BC1 Mengarah ke Djaka Budi Utama

Senin, 15 Juni 2026 | 18:15

Anak Buah Bahlil Irit Bicara Usai 7 Jam Diperiksa KPK

Senin, 15 Juni 2026 | 18:08

KPU Patok Anggaran Rp4,6 Triliun di Tahapan Awal Pemilu 2029

Senin, 15 Juni 2026 | 17:59

IHSG-Rupiah Menguat Sore Ini Usai AS-Iran Sepakat Damai

Senin, 15 Juni 2026 | 17:47

Demo Mahasiswa Ucapkan Selamat Atas Kegagalan Prabowo-Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 17:46

Wapres Gibran Terima Perwakilan Mahasiswa di Tengah Unjuk Rasa

Senin, 15 Juni 2026 | 17:23

Sifra Kejar Cita-cita di Sekolah Rakyat Demi Bantu Orang Tua Disabilitas

Senin, 15 Juni 2026 | 17:19

Demi Kepercayaan Masyarakat, Mahasiswa UBK Desak MBG Dihentikan

Senin, 15 Juni 2026 | 17:06

Komisi II DPR: KPU dan Bawaslu akan Tetap Eksis di 2027

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

DPR Minta Kejagung Tingkatkan Anggaran Perkara untuk Kejati dan Kejari

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

Selengkapnya