Berita

Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto/Net

Politik

Bukan Taipan Sawit, Jokowi Bisa Dikudeta Menteri Abuse of Power

SELASA, 26 APRIL 2022 | 14:39 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Bukan oleh taipan sawit yang akan mengkudeta Presiden Joko Widodo. Tetapi, kepala negara kemungkinan akan dikudeta oleh internal pemerintahan sendiri, seperti menteri-menteri yang melakukan abuse of power.

Begitu pandangan Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto soal analisa kemungkinan Jokowi dikudeta oleh para taipan sawit, setelah mengeluarkan kebijakan melarang ekspor crude palm oil (CPO) dan minyak goreng.

"Namun mungkin saja kudeta itu bisa terjadi meskipun Indonesia tidak pernah punya pengalaman kudeta terhadap presiden," ujar Satyo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (26/4).


Kudeta terhadap Jokowi, kata Satyo, bisa terjadi ketika Jokowi tidak tidak segera memecat para pihak yang melakukan penyimpangan terhadap jabatannya.

"Kemungkinan itu (kudeta) akan terjadi jika para avonturir yang selalu melakukan abuse of power didalam kabinet tidak segera dikick out," kata Satyo.

Pasalnya, masih kata Satyo, para kartel komoditas sawit di Indonesia bisa tumbuh besar akibat kongkalikong dengan orang rakus pemegang kekuasaan.

"Mereka sesungguhnya bukan pengusaha tulen, mereka tidak akan peduli dengan para pengusaha yang ulet dan para petani tradisional pemilik kebun sawit alami," terangnya.

"Tentunya penghentian kran ekspor akan jadi alasan mereka untuk mematikan usaha UMKM disektor padat karya seperti perkebunan sawit atau pun pabrik pengolahan minyak sawit," pungkas Satyo.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya