Berita

Komunitas Cinta Bangsa (KCB) saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor BPDPKS/RMOL

Hukum

Kejagung Didesak Usut Aliran Uang Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit

SELASA, 26 APRIL 2022 | 14:17 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Usai menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus mafia minyak goreng, Kejaksaan Agung (Kejagung) didesak untuk menelusuri rentetan aliran uang yang diduga ditarik oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dari pengusaha sawit bernilai puluhan triliunan rupiah.

Desakan itu disampaikan langsung oleh Komunitas Cinta Bangsa (KCB) saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor BPDPKS di Jakarta dan juga akan aksi di depan Gedung Kejagung pada Selasa (26/4).

Koordinator KCB, A. Ridho mengatakan, pihaknya meminta agar dana di BPDPKS diaudit karena diduga "menghisap" dana dari pengusaha sawit dengan tanpa jelas peruntukannya.


"Dari berbagai sumber yang ada, semenjak berdiri sampai sekarang, BPDPKS telah memungut biaya dari pelaku usaha perkebunan puluhan triliun rupiah lebih," ujar Ridho dalam keterangannya, Selasa siang (26/4).

Ridho menilai, dana yang sangat besar tersebut tidak dijelaskan kepada publik kemana alirannya, dan untuk siapa uangnya dan apa output yang telah dilakukan sesuai mandat yang diemban BPDPKS.

"Pastikan dana BPDPKS untuk kepentingan bangsa. Bukan untuk menghidupi mafia dan oligarki politik," tegas Ridho.

KCB pun kata Ridho, mendesak Kejagung untuk mengusut dana BPDPKS sebagai tindak lanjut dari penanganan perkara mafia minyak goreng.

"Hendaknya memperdalam juga rentetan pungutan BPDPKS terhadap pelaku usaha apakah sesuai UU yang berlaku. Mafia tak berdiri dalam satu lini saja, carilah mafianya juga di BPDPKS," kata Ridho.

Selain itu, KCB juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melalukan audit investigatif aliran dan peruntukan dana di lembaga BPDPKS.

"Jangan biarkan dana rakyat menjadi bancakan oknum-oknum tertentu yang tidak sesuai peruntukannya. Mari kawal aliran dana BPDPKS. Restrukturisasi Komite pengarah dan direksi BPDPKS. Jangan ada konflik interes. Komite pengarah jangan ada yang mempunyai hubungan kepentingan langsung dengan usaha kelapa sawit, dan direksi tidak main mata dengan pengusaha kelapa sawit," pungkas Ridho.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Masalah Klasik Tak Boleh Terulang di Musim Haji 2026

Kamis, 14 Mei 2026 | 16:15

BSI Semakin Diminati, Tabungan Tumbuh Tertinggi di Industri

Kamis, 14 Mei 2026 | 16:13

Jembatan Rusak di Pandeglang Diperbaiki Usai Tiga Siswa Jatuh

Kamis, 14 Mei 2026 | 16:05

ATR/BPN Rumuskan Pola Kerja Efektif Berbasis Kewilayahan

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:53

Tim Kuasa Hukum Nilai Tuntutan Nadiem Tak Berdasar Fakta Persidangan

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:44

Kelantan Siapkan Kota Bharu Jadi Hub Asia, Sasar Direct Flight Bangkok hingga Osaka

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:33

PLN Luncurkan Green Future Powered Today

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:30

Riki Sendjaja dan Petrus Halim Dikorek KPK soal Kredit Macet di LPEI

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:27

Juri LCC MPR Harus Minta Maaf Terbuka

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:21

Polisi Jaga Ratusan Gereja di Jadetabek

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:14

Selengkapnya