Legislator PKB Ini Sempat Kagum dengan Ketegasan Jokowi Larang Ekspor CPO

Larangan ekspor CPO bahan baku minyak goreng perlu dipikirkan ulang oleh pemerintah agar tidak mengorbankan hajat rakyat dalam memenuhi kebutuhan.

Ketua DPP PKB, Daniel Johan awalnya mengaku kagum dengan ketegasan Presiden Joko Widodo melarang ekspor CPO. Namun sayang, kebijakan yang dikeluarkan pasca kasus mafia minyak goreng tersebut terkesan tidak matang.

"Saya sempat kagum dan kaget dengan ketegasan presiden. Namun, kebijakan ini harus dipikir ulang secara mendalam mengingat berdampak luas ke rakyat dan membuat pasar serta rantai pasokan tidak pasti,” ujar Daniel Johan kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (26/4).

Anggota Komisi IV DPR RI ini mengatakan, larangan ekspor akan berdampak dan memukul 6 juta hektare lahan petani sawit rakyat dengan 2,7 juta KK para petaninya.

“Karena 40 persen kebun sawit adalah kebun rakyat yang sudah bertahun-tahun mengalami harga buah tandan di bawah biaya perawatan. Saat baru menikmati sedikit perbaikan, sudah langsung dikoreksi,” imbuhnya.

Soal CPO, kata dia, sebanyak 85 persen CPO Indonesia selama ini menjadi kekuatan andalan ekspor nasional, hanya 15 persen untuk kebutuhan lokal sebagai minyak goreng dan lainnya.

“Bila ekspor dihentikan, akan membuat tangki penyimpanan tidak mampu menampung sehingga akan banyak pabrik setop produksi dan berdampak kepada nasib pekerja. Penerimaan negara yang sekitar Rp 500 triliun bisa hilang,” ujarnya.