Presiden Joko Widodo ditemani Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau langsung lokasi pembangunan Sirkuit Formula E di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Senin (25/4)/Ist
PDI Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) diharapkan menghentikan polemik penyelenggaraan ajang balap mobil listrik Formula E, setelah Presiden Joko Widodo meninjau langsung lokasi pembangunan sirkuit Formula E di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Senin (25/4).
Demikian disampaikan Ketua Forum Bersama Jakarta (FBJ), Budi Siswanto, melalui keterangan yang diterima Kantor Berita RMOLJakarta, Senin (25/4).
“Saya mengapresiasi setinggi-tingginya kedatangan Pak Jokowi ke lokasi pembangunan sirkuit Formula E, karena ini bisa menjadi isyarat kalau Presiden mendukung ajang yang digagas Gubernur Anies Baswedan itu,†kata Budi.
Budi mengapresiasi peninjauan Jokowi itu karena selama ini akibat penolakan Fraksi PDIP dan Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, juga penolakan pendukung Jokowi, penyelenggaraan Formula E menjadi polemik.
Bahkan, lanjut Budi,
commitment fee atau biaya komitmen Formula E yang telah dibayarkan Pemprov DKI Jakarta kepada Formula E Operations (FEO) sebesar Rp560 miliar, dilaporkan ke KPK karena dicurigai merugikan negara.
Padahal, tegas Budi, secara prosedur, pembayaran biaya komitmen itu tidak melanggar apapun.
"Dengan kedatangan Pak Jokowi ke sana menunjukkan kalau dia berdiri di atas kepentingan yang lebih besar, karena beliau pun pasti yakin dan percaya bahwa seperti halnya MotoGP di Sirkuit Mandalika, gelaran Formula E juga akan mengharumkan nama Indonesia di tingkat dunia," tutur Budi.
Budi pun berharap, Fraksi PDIP dan Fraksi PSI, juga pendukungJokowi yang selama ini menolak Formula E, dapat mencontoh Presiden Jokowi, yakni berdiri di atas kepentingan yang lebih besar.
"Terpenting bisa
move on dari kekalahan Ahok pada Pilkada Jakarta 2017 lalu," tegasnya.
Karena bagaimanapun, Anies sebagai pemenang Pilkada Jakarta 2017, adalah pilihan mayoritas warga Jakarta. Dan kemenangannya harus dihargai dan dihormati sebagai hasil sebuah proses demokrasi.
“Sudah saatnya seluruh masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat Jakarta, dewasa dalam berpolitik dan berdemokrasi. Jangan hanya kemenangannya yang dituntut untuk dihargai, tapi kemenangan orang lain pun harus dihargai,†demikian Budi.
Meski pembayaran biaya komitmen Formula E disetujui DPRD dan masuk dalam APBD Perubahan DKI Jakarta tahun 2019, namun kemudian Fraksi PDIP dan PSI di DPRD justru menolak ajang balapan mobil listrik itu karena dianggap tidak urgent dan hanya memboroskan APBD.
Bahkan, pendukung Presiden Jokowi yang menamakan diri Jakarta Bergerak, pada September-November 2021 berkali-kali mendemo Balai Kota DKI dan DPRD DKI untuk menolak gelaran Formula E.
Lebih jauh, biaya komitmen sebesar Rp560 miliar yang telah dibayarkan Pemprov DKI kepada FEO, dilaporkan ke KPK karena dicurigai merugikan keuangan negara.
Namun, ibarat anjing menggonggong kafilah tetap berlalu. Selain menangkis serangan-serangan yang datang akibat penolakan tersebut, Pemprov DKI dan Gubernur Anies Baswedan terus menggarap proyek yang akan digelar selama tiga tahun beruntun itu, mulai 2022 hingga 2024.
Bahkan saat ini, seperti terungkap saat kunjungan Jokowi, sirkuit telah selesai dibangun, dan sedang dalam proses pengerjaan paddock, grandstand, dan pagar.
Presiden Jokowi menyakini penyelesaian fasilitas-fasilitas itu dapat dikejar, karena masih ada waktu sehabis lebaran.
“Yah, kita harapkan nanti di awal Juni kita bisa melihat balapannya,†kata Jokowi.
