Anggota Komisi VII DPR RI, Yulian Gunhar/Net
Komisi VII DPR RI, akan memanggil pihak PT Sorik Marapi Geothermal Project (PT SMGP) di Mandailing Natal (Madina) Sumatera Utara, untuk melakukan klarifikasi. Hal ini dilakukan menyusul terjadinya kebocoran pipa gas yang menimbulkan keracunan pada warga sekitar.
Menurut anggota Komisi VII DPR RI, Yulian Gunhar, selain untuk meminta klarifikasi, Komisi VII juga berencana melakukan pendalaman terkait kebocoran pipa gas milik PT SMGP, melalui Panitia Kerja (Panja) Migas.
“Kita akan panggil dan melakukan pendalaman melalui Panja Migas terkait kebocoran pipa PT SMGP yang membahayakan keselamatan warga sekitar," ucap Gunhar, melalui keterangannya, Senin (25/4).
Komisi VII, lanjut Gunhar, akan melakukan investigasi manajemen perusahaan. Bahkan apabila ditemukan problem serius dari sisi manajemen internal yang terbukti bakal membahayakan nyawa warga sekitar, maka terbuka kemungkinan untuk diusulkan pemberhentian operasional.
"Terbuka usulan untuk dilakukan pemberhentian operasi dan penutupan perusahaan, jika memang sangat beresiko terhadap keselamatan masyarakat sekitar,†tegas Gunhar.
Menurut politikus PDI Perjuangan ini, kebocoran gas yang terjadi berulang kali itu tidak bisa dibiarkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Ia meminta Kementerian ESDM aktif meningkatkan pengawasan aktivitas pemboran dan operasi lapangan geotermal di wilayah lain.
"Pemerintah jangan hanya melihat masalah pertambangan dari sisi ekonomi, namun juga sisi keselamatan warga masyarakat sekitarnya," ujar Gunhar.
Selain itu, Gunhar meminta pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap setiap kejadian yang menimbulkan risiko bagi pekerja maupun masyarakat di sekitarnya. Apalagi, kebocoran gas PT. SMGP ini terjadi berulang kali.
"Padahal, pada umumnya penambangan Geothermal seharusnya sudah menggunakan
safety procedure yang presisi, atau sistem pencegahan semburan liar untuk menutup lubang bor ketika terjadi kick," demikian Gunhar.
