Berita

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar/Net

Politik

Sebagai Pengusul Tunda Pemilu, Cak Imin Ngaku Tak Pernah Dengar Fundraising dari Kasus Migor

SENIN, 25 APRIL 2022 | 20:12 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin tidak pernah mendengar isu yang dilontarkan politisi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu soal adanya dugaan penggalangan dana alias fundraising untuk menunda pemilu 2024 terkait kasus mafia minyak goreng.

"Ya, sebagai saya yang ngusulin (tunda Pemilu) saya enggak pernah dengar itu," kata Cak Imin kepada wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (25/4).

Terlebih, kata Cak Imin, wacana penundaan Pemilu 2024 sudah dianggap usai karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyatakan sikap tegas bahwa pemilu tetap digelar 14 Februari 2024. Selain itu, mayoritas masyarakat Indonesia menolak usulan yang sempat dilontarkannya tersebut.


"Laah wong usulan pemilunya aja udah ditolak banyak pihak gak jalan laah," tandasnya.

Sebelumnya, Masinton Pasaribu mengaku mendapatkan informasi terkait dugaan adanya penggalangan dana atau fundraising untuk menunda Pemilu 2024 dalam kasus dugaan korupsi pemberian izin ekspor minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) yang telah menjerat pejabat Kementerian Perdagangan dan sejumlah petinggi korporasi sawit.

"Ya, ada informasi ke saya bahwa dia memberikan sinyalemen ya, menduga bahwa sebagian dari kelangkaan minyak goreng dan kemudian harganya dibikin mahal dan mereka mengutamakan ekspor karena kebutuhan fund rising untuk memelihara dan menunda pemilu itu," ungkap Masinton kepada wartawan usai diskusi publik bertajuk "Meneguhkan Trisakti Bungkarno VS Oligarki Kapitalis" di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (23/4).

Namun, Masinton enggan merinci lebih lanjut soal informasi yang diterimanya tersebut. Ia mengatakan, masih harus memverifikasi lebih lanjut dan berharap agar dugaan praktik culas terkait kasus izin ekspor CPO tersebut.

"Saya kan cuma diinformasikan, sebagai informasi, namanya informasi saya lagi ngecek-ngecek sana sini. Namanya informasi kan harus kita telaah, harus kita verifikasi. Tapi kan kita juga tidak boleh mengabaikan informasi tersebut," katanya.



Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Perbankan Nasional Didorong Lebih Sehat dan Tangguh di 2026

Senin, 22 Desember 2025 | 08:06

Paus Leo XIV Panggil Kardinal di Seluruh Dunia ke Vatikan

Senin, 22 Desember 2025 | 08:00

Implementasi KHL dalam Perspektif Konstitusi: Sinergi Pekerja, Pengusaha, dan Negara

Senin, 22 Desember 2025 | 07:45

FLPP Pecah Rekor, Ribuan MBR Miliki Rumah

Senin, 22 Desember 2025 | 07:24

Jaksa Yadyn Soal Tarik Jaksa dari KPK: Fitnah!

Senin, 22 Desember 2025 | 07:15

Sanad Tarekat PUI

Senin, 22 Desember 2025 | 07:10

Kemenkop–DJP Bangun Ekosistem Data untuk Percepatan Digitalisasi Koperasi

Senin, 22 Desember 2025 | 07:00

FDII 2025 Angkat Kisah Rempah Kenang Kejayaan Nusantara

Senin, 22 Desember 2025 | 06:56

Polemik Homebase Dosen di Indonesia

Senin, 22 Desember 2025 | 06:30

KKP Bidik 35 Titik Pesisir Indonesia Buat KNMP Tahap Dua

Senin, 22 Desember 2025 | 05:59

Selengkapnya