Berita

Pengusaha sawit dipandang akan melawan keputusan Jokowi/Net

Politik

Larang Ekspor Minyak Goreng, Jokowi Terancam Dikudeta Pengusaha Sawit

SENIN, 25 APRIL 2022 | 17:55 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Presiden Joko Widodo terancam dikudeta oleh pengusaha sawit karena melarang ekspor Crude Palm Oil (CPO) yang mengakibatkan petani sawit akan merugi di tengah upaya pemulihan ekonomi dampak pandemi Covid-19.

Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi mengatakan, kebijakan salah dari Jokowi karena melarang ekspor CPO atau minyak goreng kemungkinan akan menimbulkan hantaman balik dari pengusaha sawit dan minyak goreng. Apalagi, kebijakan yang efektif berlaku pada tanggal 28 April mendatang dipandang tidak berdampak pada penurunan harga minyak goreng.

"Timbulkan hantaman balik dari pengusaha sawit dan minyak goreng untuk lakukan kudeta terhadap Jokowi. Karena larangan ekspor itu jelas-jelas rugikan pendapatan devisa negara," ujar Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (25/4).


Karena kata Muslim, meski Jokowi telah mengumumkan larangan ekspor CPO, tidak berdampak sedikit pun terhadap harga minyak goreng.

"Bisa jadi ini bentuk kudeta pengusaha sawit untuk jatuhkan Jokowi. Bisa jadi para pengusaha sawit ini, termasuk pemasok dana pilpres Jokowi 2019 lalu. Dan tahu kelemahan Jokowi sehingga melawan," pungkas Muslim.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya