Berita

Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad/RMOL

Politik

Komisi VIII DPR Pastikan Kawal Ketat Pencairan Dana PIP Madrasah Rp 336 Miliar Tepat Sasaran

SENIN, 25 APRIL 2022 | 17:24 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Kementerian Agama (Kemenag) mencairkan dana bantuan sosial Program Indonesia Pintar (PIP) madrasah tahap I. Pencairan tahap I ini ditujukan untuk 778.195 siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) dengan total anggaran mencapai Rp336 miliar.

Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad memastikan  akan mengawal dan mengawasi penyaluran bantuan tersebut hingga sampai ke penerima. Achmad mengaku akan serius mengawal pencairan dana PIP madrasah karena pihak yang mengusulkan adalah  DPR.

"Bantuan PIP ini adalah usulan dan perjuangan Komisi VIII untuk serius memperhatikan madrasah. Makanya kami akan mengawasi penyalurannya nanti hingga program ini betul-betul sampai dan dirasakan oleh anak kita," kata Achmad, Senin (25/4).


Ia mengaku bersyukur karena perjuangan wakil rakyat di Komisi VIII memperhatikan sekolah-sekolah berbasis Islam membuahkan hasil.

Achmad menegaskan jangan sampai proses penyalurannya nanti terjadi pemotongan atau dananya di sunat oleh oknum-oknum tertentu.

Ia mengingatkan bahwa dana sosial ini harus sampai utuh kepada penerima tanpa ada syarat apapun. Ia mengingatkan agar proses pencairan tidak dipersulit oleh pihak manapun, apalagi dipotong dengan alasan apapun.

"Tidak ada yang namanya dipotong-potong atau di sunat atau permainan apalah nanti. Jika terjadi ini akan diproses hukum sesuai aturan dan undang-undang yang berlaku," tegas legislator dapil Riau I itu.

Pencairan tahap I ini, ada 1.688.601 siswa penerima PIP madrasah. Jumlah ini terdiri dari 778.195 siswa MI, 595.611 siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) sebesar Rp 315,875 miliar, dan 314.795 siswa Madrasah Aliyah (MA) Rp251,458 miliar.

Kemenag sendiri mengalokasikan anggaran PIP sebanyak 2.005.065 siswa dengan total anggaran Rp 1,302 triliun. Namun untuk tingkat MTs dan MA akan dicairkan pada tahap kedua.

"Untuk proses validasi data tahap II ini juga harus dipercepat dan datanya harus akurat agar tersalurkan dengan baik," tandasnya.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Cerita Zulhas, Numpang Helikopter TNI ke Bogor

Kamis, 17 September 2026 | 21:47

Hari Transportasi Nasional, Momentum Wujudkan Kedaulatan Energi Bersama Program B50

Kamis, 17 September 2026 | 21:17

Ulasan Buku: Sumbangan Filsafat dari Indonesia untuk Dunia yang Kehilangan Makna

Kamis, 17 September 2026 | 21:15

KPK Amankan Dokumen dan Bukti Elektronik dari Penggeledahan di Kementerian ATR/BPN

Kamis, 17 September 2026 | 20:53

Bahlil Pastikan BUK Pengganti SKK Migas Langsung di Bawah Presiden

Kamis, 17 September 2026 | 20:41

Haji Isam Borong 10 Miliar Saham Bayan Resources

Kamis, 17 September 2026 | 20:21

Prabowo Pimpin Sidang Dewan Energi Nasional, Dorong Persiapan Produksi E50

Kamis, 17 September 2026 | 20:04

Ekoteologi PTKIN Raih Penghargaan UI GreenMetric 2026

Kamis, 17 September 2026 | 19:44

Ratusan Karyawan PT HD Arjuna Tuntut Kembali Bekerja

Kamis, 17 September 2026 | 19:44

Bahlil Akui Kasus Korupsi Fahd A Rafiq Musibah bagi Golkar

Kamis, 17 September 2026 | 19:38

Selengkapnya