Berita

Anggota DPR RI Dapil Sumut II Saleh Partaonan Daulay/Net

Politik

Saleh Daulay Minta Presiden Turun Tangan Tangani PT SMGP di Madina

SENIN, 25 APRIL 2022 | 14:56 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemerintah diminta segera menangani persoalan kebocoran pipa gas PT SMGP di Kabupaten Mandailing Natal (Madina).

Insiden yang telah menelan puluhan korban tersebut nyata-nyata telah merugikan dan membahayakan warga sekitar karena korban menghirup gas beracun dari pipa yang bocor.

Demikian disampaikan Anggota DPR RI Dapil Sumut II Saleh Partaonan Daulay, dalam keterangannya di Jakarta, Senin (25/4).


"Keselamatan warga masyarakat harus menjadi prioritas utama. Mereka di sana tidak paham apa yang dilakukan PT SMGP. Tapi kalau ada yang keracunan, mereka pasti panik," kata Saleh.

Menurut Saleh, insiden tersebut sudah beberapa kali terjadi dan seakan tidak belajar dari insiden sebelumnya sehingga kejadian serupa terus berulang.

Warga sekitar yang tinggal di kisaran Sorik Merapi, kata Saleh, sudah pasti sangat khawatir. Bahkan, mereka trauma dan ketakutan setiap saat.

"Tentu kerugian psikologisnya tidak bisa dibayar dengan apa pun," tegasnya.

"Dulu juga pernah bocor. Saya sempat berkunjung ke sana. Silaturrahim dan melihat kondisi masyarakat. Pipa-pipa yang mengalirkan gas dari panas bumi di sana sangat besar-besar. Bayangkan, kalau itu bocor. Pasti akan membahayakan jiwa dan keselamatan warga," imbuhnya menyesalkan.

Oleh karena itu, Saleh meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi, pengawasan, dan audit terhadap kinerja PT SMGP. Jangan karena berharap mendapatkan energi terbarukan, pemerintah lupa pada keselamatan warga. Meskipun energi itu sangat penting, tetapi kenyamanan dan ketenangan masyarakat jauh lebih penting.

"Mengingat pentingnya hal ini, saya meminta agar presiden Jokowi turun tangan. Di wilayah-wilayah lain, presiden sering turun tangan juga. Saya yakin, presiden pasti akan mau memperhatikan dan menyelesaikan masalah ini," kata Ketua Fraksi PAN DPR RI ini.

"Lagian, kalau ada yang salah, PT SMGP-nya ditutup saja dulu. Kalau semua sudah dinyatakan aman, baru nanti dipikirkan kelanjutannya. Jangan buru-buru balik modal dan cari untung. Sekali lagi, keselamatan warga harus di atas segalanya," demikian Saleh. 

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya