Berita

Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule/Net

Politik

Iwan Sumule: Informasi Masinton Tudingan Serius, Menko Luhut Harus Jawab agar Tidak Terjadi Fitnah

SENIN, 25 APRIL 2022 | 14:12 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Informasi yang diterima politisi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu tidak boleh dianggap sepele oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Di mana dalam informasi itu, disebutkan bahwa ada penggalangan dana untuk penundaan Pemilu 2024 yang dipungut lewat kasus minyak goreng yang langka dan mahal.

Sementara Menko Luhut merupakan salah satu pihak yang kerap disebut sebagai penggagas wacana penundaan pemilu. Bahkan Menko Luhut pernah mengklaim punya big data 110 juta warganet memiliki kecenderungan penundaan pemilu.

Tidak hanya itu, pernah juga diberitakan bahwa Menko Luhut mengumpulkan ketua umum partai koalisi untuk memperbincangkan penundaan pemilu.


Begitu tegas Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Senin (25/4).

“Ini tudingan serius yang mesti dijawab Pak Luhut dan dibongkar seterang-terangnya, agar tak jadi fitnah,” tegasnya.

“Karena pernah diberitakan, Pak Luhut kumpulkan ketua partai bahas penundaan pemilu” sambung Iwan Sumule.

Terlepas dari itu, Iwan Sumule mengaku miris andaikata informasi yang didapat Masinton benar adanya. Sebab kelangkaan dan mahalnya minyak goreng telah membuat masyarakat, khususnya kaum ibu-ibu menderita. Bahkan untuk mendapatkan minyak goreng, masyarakat sempat harus mengular panjang dan berebut di berbagai minimarket.

Sementara di satu sisi, justru muncul dugaan bahwa semua itu berlatar rencana penundaan pemilu. Di mana usulan itu dilemparkan oleh lingkaran istana, yang seharusnya hadir membuat rakyat sejahtera.

“Mafia Migor telah menyengsarakan rakyat, demi merauk keuntungan lebih besar. Iya nggak sih?” tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya