Berita

Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule/Net

Politik

Iwan Sumule: Informasi Masinton Tudingan Serius, Menko Luhut Harus Jawab agar Tidak Terjadi Fitnah

SENIN, 25 APRIL 2022 | 14:12 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Informasi yang diterima politisi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu tidak boleh dianggap sepele oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Di mana dalam informasi itu, disebutkan bahwa ada penggalangan dana untuk penundaan Pemilu 2024 yang dipungut lewat kasus minyak goreng yang langka dan mahal.

Sementara Menko Luhut merupakan salah satu pihak yang kerap disebut sebagai penggagas wacana penundaan pemilu. Bahkan Menko Luhut pernah mengklaim punya big data 110 juta warganet memiliki kecenderungan penundaan pemilu.

Tidak hanya itu, pernah juga diberitakan bahwa Menko Luhut mengumpulkan ketua umum partai koalisi untuk memperbincangkan penundaan pemilu.


Begitu tegas Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Senin (25/4).

“Ini tudingan serius yang mesti dijawab Pak Luhut dan dibongkar seterang-terangnya, agar tak jadi fitnah,” tegasnya.

“Karena pernah diberitakan, Pak Luhut kumpulkan ketua partai bahas penundaan pemilu” sambung Iwan Sumule.

Terlepas dari itu, Iwan Sumule mengaku miris andaikata informasi yang didapat Masinton benar adanya. Sebab kelangkaan dan mahalnya minyak goreng telah membuat masyarakat, khususnya kaum ibu-ibu menderita. Bahkan untuk mendapatkan minyak goreng, masyarakat sempat harus mengular panjang dan berebut di berbagai minimarket.

Sementara di satu sisi, justru muncul dugaan bahwa semua itu berlatar rencana penundaan pemilu. Di mana usulan itu dilemparkan oleh lingkaran istana, yang seharusnya hadir membuat rakyat sejahtera.

“Mafia Migor telah menyengsarakan rakyat, demi merauk keuntungan lebih besar. Iya nggak sih?” tutupnya.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

UPDATE

Penumpang Kereta Bandara Tembus 6,2 Juta Pelanggan Hingga Mei 2026

Selasa, 16 Juni 2026 | 14:20

Fantastis! Harta Menteri dari PAN Trenggono Melejit Setengah Triliun dalam Setahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 14:15

Prabowo Dorong WNI Masuk Pasar Kerja Teknologi Jerman

Selasa, 16 Juni 2026 | 14:11

Warna-warni Kendaraan Hias Meriahkan Perayaan 1 Muharam

Selasa, 16 Juni 2026 | 14:10

Oktasari: Kritik Boleh, Tapi Jangan Abaikan Kerja Pemerintah

Selasa, 16 Juni 2026 | 13:46

Prabowo Sampaikan Ucapan Selamat Tahun Baru Islam 1448 Hijriah

Selasa, 16 Juni 2026 | 13:20

Belum Lapor LHKPN 2025, Mendes Yandri Punya Harta Rp20,95 Miliar Saat Awal Menjabat

Selasa, 16 Juni 2026 | 13:20

Israel Masih Tak Terima Rencana Damai Iran-AS

Selasa, 16 Juni 2026 | 13:12

Kekayaan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan Naik 83 Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 12:52

Universitas Binawan Buka Akses Penyetaraan Kualifikasi Nakes Indonesia di Uni Eropa

Selasa, 16 Juni 2026 | 12:44

Selengkapnya