Berita

Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule/Net

Politik

Iwan Sumule: Informasi Masinton Tudingan Serius, Menko Luhut Harus Jawab agar Tidak Terjadi Fitnah

SENIN, 25 APRIL 2022 | 14:12 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Informasi yang diterima politisi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu tidak boleh dianggap sepele oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Di mana dalam informasi itu, disebutkan bahwa ada penggalangan dana untuk penundaan Pemilu 2024 yang dipungut lewat kasus minyak goreng yang langka dan mahal.

Sementara Menko Luhut merupakan salah satu pihak yang kerap disebut sebagai penggagas wacana penundaan pemilu. Bahkan Menko Luhut pernah mengklaim punya big data 110 juta warganet memiliki kecenderungan penundaan pemilu.

Tidak hanya itu, pernah juga diberitakan bahwa Menko Luhut mengumpulkan ketua umum partai koalisi untuk memperbincangkan penundaan pemilu.


Begitu tegas Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Senin (25/4).

“Ini tudingan serius yang mesti dijawab Pak Luhut dan dibongkar seterang-terangnya, agar tak jadi fitnah,” tegasnya.

“Karena pernah diberitakan, Pak Luhut kumpulkan ketua partai bahas penundaan pemilu” sambung Iwan Sumule.

Terlepas dari itu, Iwan Sumule mengaku miris andaikata informasi yang didapat Masinton benar adanya. Sebab kelangkaan dan mahalnya minyak goreng telah membuat masyarakat, khususnya kaum ibu-ibu menderita. Bahkan untuk mendapatkan minyak goreng, masyarakat sempat harus mengular panjang dan berebut di berbagai minimarket.

Sementara di satu sisi, justru muncul dugaan bahwa semua itu berlatar rencana penundaan pemilu. Di mana usulan itu dilemparkan oleh lingkaran istana, yang seharusnya hadir membuat rakyat sejahtera.

“Mafia Migor telah menyengsarakan rakyat, demi merauk keuntungan lebih besar. Iya nggak sih?” tutupnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

Pergantian Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung Jadi Ujian Kekuatan Prabowo

Senin, 03 Agustus 2026 | 18:10

UPDATE

Usulan PPPK Jadi ASN Pusat Sejalan dengan Komitmen Prabowo

Selasa, 11 Agustus 2026 | 10:24

Emas Antam Terbang Rp20.000, Tembus Rp2,71 Juta per Gram Pagi Ini

Selasa, 11 Agustus 2026 | 10:23

Komisi III DPR Minta Penyebar Hoaks Kerusuhan Berbayar Diberantas

Selasa, 11 Agustus 2026 | 10:13

Bukan Cuma Hapus Konten, Penyebar Hoax Harus Diproses Hukum

Selasa, 11 Agustus 2026 | 10:07

Produk Newport Panen Kecaman, Promosi Tukar Hafal Ayat Suci dengan Miras

Selasa, 11 Agustus 2026 | 10:06

Puluhan Ribu Warga Padati Tunas Bumi Fest 2026 di Wonosobo

Selasa, 11 Agustus 2026 | 10:05

Disambut Sholawat, Gus Yaqut Siap Hadapi Sidang Dakwaan Korupsi Kuota Haji

Selasa, 11 Agustus 2026 | 09:56

Pemulihan Ekosistem Harus Dilakukan Secara Serentak

Selasa, 11 Agustus 2026 | 09:54

Trump Media Tekor 238 Juta Dolar AS, Saham Ambruk 8 Persen

Selasa, 11 Agustus 2026 | 09:53

Ruang Amal Indonesia Siapkan 50 Warga Kurang Mampu Tembus Industri Tekstil

Selasa, 11 Agustus 2026 | 09:49

Selengkapnya