Berita

Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule/Net

Politik

Iwan Sumule: Informasi Masinton Tudingan Serius, Menko Luhut Harus Jawab agar Tidak Terjadi Fitnah

SENIN, 25 APRIL 2022 | 14:12 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Informasi yang diterima politisi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu tidak boleh dianggap sepele oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Di mana dalam informasi itu, disebutkan bahwa ada penggalangan dana untuk penundaan Pemilu 2024 yang dipungut lewat kasus minyak goreng yang langka dan mahal.

Sementara Menko Luhut merupakan salah satu pihak yang kerap disebut sebagai penggagas wacana penundaan pemilu. Bahkan Menko Luhut pernah mengklaim punya big data 110 juta warganet memiliki kecenderungan penundaan pemilu.

Tidak hanya itu, pernah juga diberitakan bahwa Menko Luhut mengumpulkan ketua umum partai koalisi untuk memperbincangkan penundaan pemilu.


Begitu tegas Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Senin (25/4).

“Ini tudingan serius yang mesti dijawab Pak Luhut dan dibongkar seterang-terangnya, agar tak jadi fitnah,” tegasnya.

“Karena pernah diberitakan, Pak Luhut kumpulkan ketua partai bahas penundaan pemilu” sambung Iwan Sumule.

Terlepas dari itu, Iwan Sumule mengaku miris andaikata informasi yang didapat Masinton benar adanya. Sebab kelangkaan dan mahalnya minyak goreng telah membuat masyarakat, khususnya kaum ibu-ibu menderita. Bahkan untuk mendapatkan minyak goreng, masyarakat sempat harus mengular panjang dan berebut di berbagai minimarket.

Sementara di satu sisi, justru muncul dugaan bahwa semua itu berlatar rencana penundaan pemilu. Di mana usulan itu dilemparkan oleh lingkaran istana, yang seharusnya hadir membuat rakyat sejahtera.

“Mafia Migor telah menyengsarakan rakyat, demi merauk keuntungan lebih besar. Iya nggak sih?” tutupnya.

Populer

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Prabowo Berpeluang Digeruduk Demo Besar Usai Lebaran

Rabu, 11 Maret 2026 | 06:46

UPDATE

DPR: Penjualan Air Keras Tak Bisa Dilarang Total

Senin, 16 Maret 2026 | 12:16

DPP Arun Dukung Penutupan SPPG Nakal Sunat Anggaran

Senin, 16 Maret 2026 | 12:12

Jumlah Pemudik di Terminal Kalideres Menurun Dibanding Tahun Lalu

Senin, 16 Maret 2026 | 12:10

Perang di Ruang Server

Senin, 16 Maret 2026 | 12:04

Komisi III DPR Keluarkan Rekomendasi Perlindungan untuk Aktivis Andrie Yunus

Senin, 16 Maret 2026 | 12:03

Pos Kesehatan Disiapkan di Titik Keberangkatan Pemudik

Senin, 16 Maret 2026 | 12:02

DPR Siap Panggil Polisi Jika Penyelidikan Kasus Andrie Yunus Mandek

Senin, 16 Maret 2026 | 11:54

Emas Antam Turun Jelang Lebaran

Senin, 16 Maret 2026 | 11:40

Guterres Akui DK PBB Tak Mampu Hentikan Konflik Global

Senin, 16 Maret 2026 | 11:25

KPK Sita Rp1 Miliar Saat Geledah Rumah Kadis PUPR dalam Kasus Suap Bupati Rejang Lebong

Senin, 16 Maret 2026 | 11:16

Selengkapnya