Ukraina terancam kehilangan simpati dan dukungan dari Jepang di tengah perang dengan Rusia. Itu lantaran Ukraina membuat kesalahan fatal, dengan menyandingkan foto Kaisar Hirohito dengan dua diktator Eropa, Adolf Hitler dan Benito Mussolini.
Pada akhir pekan lalu, sebuah akun Twitter resmi pemerintah Ukraina mengunggah video terkait kekalahan fasisme di dunia. Di dalamnya terdapat foto Hitler, Mussolini, dan Hirohito.
Seketika, unggahan video tersebut menyebar luas di publik Jepang, memicu protes dari warganet hingga para politisi.
Tidak lama kemudian, akun Twitter Ukraina mengeluarkan permintaan maaf dan mengunggah kembali versi video yang diedit tanpa foto Hirohito.
"Permintaan maaf kami yang tulus kepada Jepang karena membuat kesalahan ini. Kami tidak punya niat untuk menyinggung orang-orang Jepang yang ramah," cuit akun tersebut.
Namun menurut
Bloomberg, kesalahan fatal tersebut membuat beberapa politisi konservatif Jepang mendorong pemerintah untuk menarik dukungan pada Ukraina.
Kepala panel kebijakan luar negeri Partai Demokrat Liberal, Masahisa Sato pada Minggu (24/4) mengatakan telah mendesak Kementerian Luar Negeri untuk memprotes pemerintah Ukraina.
Jepang sendiri salah satu negara yang vokal menentang invasi Rusia ke Ukraina. Tokyo bergabung dengan Washington untuk memberlakukan sanksi terhadap rezim Presiden Rusia Vladimir Putin.
Jepang bahkan memberlakukan kebijakan tidak biasa dengan membuka pintu bagi beberapa ratus pengungsi Ukraina yang melarikan diri dari perang.
Aksi protes juga muncul dari publik Jepang. Beberapa pengguna Twitter menyebut telah kehilangan rasa simpati terhadap Ukraina.
Awalnya, publik Jepang telah mendukung untuk menghukum Kremlin atas invasi ke Ukraina.
Sebuah jajak pendapat yang dilakukan oleh surat kabar
Nikkei pada 22 hingga 24 April menemukan 42 persen responden mengatakan sanksi Jepang terhadap Rusia harus dibuat lebih keras, sementara 44 persen mengatakan sanksi saat ini sesuai. Lebih dari 62 persen responden mengatakan mereka menyetujui penanganan perang secara keseluruhan oleh pemerintah.
