Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa (TSS)/Net
Masih butuh waktu untuk kumpulkan bukti dan keterangan saksi-saksi, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahan Tagop Sudarsono Soulisa (TSS) selaku Bupati Buru Selatan periode 2011-2016 dan periode 2016-2021 hingga sebulan ke depan.
Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri beralasan bahwa tim penyidik masih membutuhkan waktu untuk menuntaskan berkas perkara kasus dugaan suap terkait proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Buru Selatan (Bursel) tahun 2011-2016.
"Tim penyidik memperpanjang masa penahanan tersangka TSS dkk berdasarkan penetapan penahanan dari Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat untuk 30 hari ke depan sampai dengan tanggal 25 Mei 2022," ujar Ali kepada wartawan, Senin (25/4).
Untuk tersangka Tagop kata Ali, ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Timur. Sedangkan tersangka Johny Rynhard Kasman (JRK) selaku swasta ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Pusat.
Untuk tersangka Tagop kata Ali, ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Timur. Sedangkan tersangka Johny Rynhard Kasman (JRK) selaku swasta ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Pusat.
Dalam perkara ini, sebanyak tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada Rabu (26/1).
Ketiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Tagop Sudarsono Soulisa (TSS) selaku Bupati Buru Selatan periode 2011-2016 dan periode 2016-2021; Johny Rynhard Kasman (JRK) selaku swasta; dan Ivana Kwelju (IK) selaku swasta.
Dalam konstruksi perkara, Tagop sejak awal menjabat Bupati telah memberikan atensi lebih untuk berbagai proyek pada Dinas PUPR Pemkab Bursel, di antaranya dengan mengundang secara khusus Kepala Dinas dan Kabid Bina Marga untuk mengetahui daftar dan nilai anggaran paket setiap pekerjaan proyek.
Atas informasi tersebut, Tagop kemudian merekomendasikan dan menentukan secara sepihak pihak rekanan mana saja yang bisa dimenangkan untuk mengerjakan proyek baik yang melalui proses lelang maupun penunjukan langsung.
Dari penentuan para rekanan ini, diduga Tagop meminta sejumlah uang dalam bentuk fee dengan nilai 7 hingga 10 persen dari nilai kontrak pekerjaan.
Khusus untuk proyek yang sumber dananya dari Dana Alokasi Khusus (DAK) ditentukan besaran fee masih di antara 7 hingga 10 persen ditambah 8 persen dari nilai kontrak pekerjaan.
Atas penerimaan sejumlah fee tersebut, Tagop diduga menggunakan orang kepercayaannya yaitu Johny untuk menerima sejumlah uang menggunakan rekening bank miliknya dan untuk berikutnya ditransfer ke rekening bank milik Tagop.
Nilai fee proyek yang diduga diterima oleh Tagop sekitar Rp 10 miliar yang di antaranya diberikan oleh Ivana karena dipilih untuk mengerjakan salah satu proyek pekerjaan yang anggarannya bersumber dari DAK tahun 2015.
Penerimaan uang Rp 10 miliar dimaksud diduga Tagop membeli sejumlah aset dengan menggunakan nama pihak-pihak lain dengan maksud untuk menyamarkan asal usul uang yang diterima dari para rekanan kontraktor.
