Berita

Bilboard Endgame Wacana Jabatan Presiden 3 Periode yang dipasang politikus PKS, Pipin Sopian, di Kabupaten Purwakarta/RMOLJabar

Politik

Wacana Jabatan 3 Periode Harus Endgame

SENIN, 25 APRIL 2022 | 05:56 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Wacana penundaan Pemilu 2024 yang berujung pada perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode harus diakhiri alias Endgame.

Pernyataan tersebut terpampang di billboard Jurubicara DPP PKS, Pipin Sopian, yang dipasang di sejumlah titik di wilayah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya.

Dalam keterangannya, Pipin Sopian mengungkapkan, seruan dari Koordinator Sekber Prabowo-Jokowi yang menyebut Jokowi telah sukses memimpin Indonesia dua periode dan pantas diberi kesempatan melanjutkan kepemimpinannya dengan memasangkan Jokowi sebagai Wapres dengan Prabowo terlalu dipaksakan.


Pasalnya sejumlah kebijakan pemerintahan Jokowi telah membuat masyarakat kian menderita.

"Wacana itu tiga periode terlalu dipaksakan. Berbagai kebijakan pemerintah saat ini membuat masyarakat kian sulit. Mulai dari kenaikan harga BBM, minyak goreng, kenaikan pajak, hingga adanya rencana menaikkan tarif listrik dan LPG 3 kilogram. Wacana memperpanjang jabatan Presiden 3 periode harus endgame atau berakhir pada 2024," kata Pipin, Minggu (24/4).

Pria kelahiran Purwakarta itu juga menyoroti sejumlah kebijakan lain yang bermasalah, misalnya memaksakan memindakan Ibukota Negara (IKN).

"Pemerintah bersama DPR tampak tidak empati dan tidak memiliki skala prioritas pembangunan. Mega proyek pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dipaksakan dikerjakan di tengah bangsa kita masih dilanda pandemi dan utang pemerintah yang kian membengkak. Per Maret 2022, utang pemerintah telah menyentuh Rp 7.052 Triliun," lanjut Pipin, dikutip Kantor Berita RMOLJabar.

Terakhir, Pipin menilai regenerasi kepemimpinan nasional 2024 harus berjalan untuk kesehatan demokrasi Indonesia. Seharusnya Presiden Jokowi menyatakan dengan tegas tidak akan maju sebagai Capres maupun Cawapres pada 2024 nanti.

"Masih banyak tokoh-tokoh bangsa yang kredibel dan layak memimpin Indonesia. Masyarakat menginginkan pemimpin baru yang bisa menyelesaikan berbagai persoalan bangsa, khususnya dalam menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat," demikian Pipin.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya