Berita

Bilboard Endgame Wacana Jabatan Presiden 3 Periode yang dipasang politikus PKS, Pipin Sopian, di Kabupaten Purwakarta/RMOLJabar

Politik

Wacana Jabatan 3 Periode Harus Endgame

SENIN, 25 APRIL 2022 | 05:56 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Wacana penundaan Pemilu 2024 yang berujung pada perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode harus diakhiri alias Endgame.

Pernyataan tersebut terpampang di billboard Jurubicara DPP PKS, Pipin Sopian, yang dipasang di sejumlah titik di wilayah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya.

Dalam keterangannya, Pipin Sopian mengungkapkan, seruan dari Koordinator Sekber Prabowo-Jokowi yang menyebut Jokowi telah sukses memimpin Indonesia dua periode dan pantas diberi kesempatan melanjutkan kepemimpinannya dengan memasangkan Jokowi sebagai Wapres dengan Prabowo terlalu dipaksakan.


Pasalnya sejumlah kebijakan pemerintahan Jokowi telah membuat masyarakat kian menderita.

"Wacana itu tiga periode terlalu dipaksakan. Berbagai kebijakan pemerintah saat ini membuat masyarakat kian sulit. Mulai dari kenaikan harga BBM, minyak goreng, kenaikan pajak, hingga adanya rencana menaikkan tarif listrik dan LPG 3 kilogram. Wacana memperpanjang jabatan Presiden 3 periode harus endgame atau berakhir pada 2024," kata Pipin, Minggu (24/4).

Pria kelahiran Purwakarta itu juga menyoroti sejumlah kebijakan lain yang bermasalah, misalnya memaksakan memindakan Ibukota Negara (IKN).

"Pemerintah bersama DPR tampak tidak empati dan tidak memiliki skala prioritas pembangunan. Mega proyek pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dipaksakan dikerjakan di tengah bangsa kita masih dilanda pandemi dan utang pemerintah yang kian membengkak. Per Maret 2022, utang pemerintah telah menyentuh Rp 7.052 Triliun," lanjut Pipin, dikutip Kantor Berita RMOLJabar.

Terakhir, Pipin menilai regenerasi kepemimpinan nasional 2024 harus berjalan untuk kesehatan demokrasi Indonesia. Seharusnya Presiden Jokowi menyatakan dengan tegas tidak akan maju sebagai Capres maupun Cawapres pada 2024 nanti.

"Masih banyak tokoh-tokoh bangsa yang kredibel dan layak memimpin Indonesia. Masyarakat menginginkan pemimpin baru yang bisa menyelesaikan berbagai persoalan bangsa, khususnya dalam menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat," demikian Pipin.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya