Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Demokrat Suhardi Duka/RMOL
Gelombang kritik terhadap kebijakan Presiden Joko Widodo melarang ekspor minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) dan produk minyak goreng mulai tanggal 28 April 2022 terus berdatangan.
Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Demokrat Suhardi Duka mengatakan bahwa keputusan Jokowi itu merupakan kebijakan terburuk dalam sejarah kepemimpinannya.
Meski keinginan untuk memastikan kebutuhan dalam negeri itu baik, menurut Suhardi apa yang dilakukan Jokowi tidak tepat. Sebab, masalah minyak goreng ada pada alur distribusi. Secara teknis, kata Suhardi, ada dugaan keterkaitan antara mafia dan pejabat pemerintahan.
Dalam pandangan politisi senior asal Sulawesi barat ini, Jokowi seharusnya menyelesaikan dugaan keterlibatan mafia, bukan dengan melarang ekspor hasil sawit.
“Persoalannya ada mafia dan ada pejabat yang bisa dibeli, jadinya amburadul semua,†demikian penjelasan Suharid kepada
Kantor Berita Politik RMOL," Minggu malam (24/4).
Wakil Rakyat yang menangani bidang Pertanian, Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Kelautan ini berpendapat, dengan keputusan Jokowi ini akan mengganggu pasokan kebutuhan CPO global. Sebab, Indonesia yang memproduksi CPO sekitar 47 sampai 50 juta ton setiap tahunnya, sebagian besar justru di ekspor ke luar negeri.
Kata Suhardi, dengan menghentikan ekspor, maka pasokan dunia terganggu dan harga CPO akan melambung tinggi. Pada kondisi itulah, yang diuntungkan justru negara lain seperti Malaysia,
"Dinikmati oleh negara tetangga. Indonesia kehilangan devisa ratusan triliun rupiah dan petani sawit menjadi miskin,†ucap Suhardi Duka.
Ia menilai, kebijakan Jokowi berat sebelah. Sebagai pemimpin Jokowi tidak memikirkan nasib jutaan petani sawit di Indonesia.
Dari sekitar 2,6 juta petani sawit, setidaknya ada 12 juta jiwa yang saat ini menggantungkan hidupnya pada hasil sawit dan ada dalam keadaan ekonomi kategori pra sejahtera.
Dengan demikian, Suhardi mengatakan apa yang dilakukan Jokowi justru memperburuk keadaan petani sawit.
“Menurut saya kebijakan ini adalah kebijakan ekonomi yang paling buruk yang pernah diambil presiden dalam sejarah bangsa,†pungkas Suhardi.
