Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam/Net
Kebijakan Presiden Joko Widodo yang melarang ekspor minyak goreng dan hasil sawit akan berdampak bagi para petani sawit. Karena, hanya sebagian kecil hasil sawit diproduksi menjadi minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam mengatakan, berbagai macam pola yang digunakan pemerintah dalam upaya menurunkan harga minyak goreng.
Namun demikian, banyak menuai kendala menunjukkan ketidakberdayaan pemerintah di atas pengusaha minyak goreng yang seolah tidak tunduk terhadap kebijakan yang dibuat oleh negara.
"Tentu persoalan tersebut menjadi hal yang sangat serius bagi persoalan bangsa saat ini," ujar Saiful kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (24/4).
Karena kata Saiful, dengan adanya kebijakan larangan ekspor sawit tapi harga minyak goreng masih mahal, maka sama saja pemerintah tidak berdaya dihadapkan pada pengusaha minyak goreng.
"Kebijakan pelarangan ekspor sawit akan berdampak kepada tertimbunnya kelapa sawit, sehingga bukan tidak mungkin petani kelapa sawit akan semakin merugi karena harga sawit semakin murah, sehingga kebijakan tersebut tentu akan banyak ditentang oleh petani kelapa sawit," kata Saiful.
Lebih dari itu kata Saiful, bisa jadi pelarangan ekspor justru tidak berpengaruh terhadap harga minyak goreng, sehingga kebijakan tersebut dapat dinilai tidak berhasil di lapangan.
Ia heran mengapa yang ditekan pemerintah justru kebijakan larangan ekspor hasil sawit. Seharusnya, kata Saiful, pengusaha minyak goreng yang ditekan. Dengan demikian, harga akan lebih stabil.
Ia berpendapat, kebijakan larangan itu bentuk kebingungan pemerintah. Sebab, bisa jadi petani sawit teriak kalau hasil taninya dilarang ekspor.
"Melarang ekspor sawit yang akan berpengaruh kepada turunnya harga sawit dan sangat merugikan petani, bukan tidak mungkin pemerintah dan Jokowi akan digeruduk oleh petani sawit seluruh Indonesia," sambung Saiful menutup.
