Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu/Net
Kebijakan larangan ekspor hasil sawit atau bahan baku minyak goreng yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dianggap hanya sebagai kebijakan pencitraan. Karena, kebijakan tersebut bagaikan ingin menghilangkan ketombe, akan tetapi kaki yang diamputasi.
Hal itu disampaikan oleh mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu menanggapi pernyataan Presiden Jokowi yang akan melarang ekspor minyak goreng pada 28 April nanti.
"Terkait dengan kebijakan Presiden Jokowi untuk melarang ekspor minyak goreng dan CPO, saya mengistilahkan bahwa ini kebijakan bagaikan ingin mengobati ketombe, tapi yang diamputasi adalah kaki," ujar Didu kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (24/4).
Karena menurut Didu, penyebab minyak goreng mahal bukan karena kurangnya stok, akan tetapi karena naiknya harga Crude Palm Oil (CPO) dunia yang disebabkan permintaan lebih tinggi, dan naiknya minyak bumi karena sebagian CPO sudah digunakan untuk energi.
"Sangat lucu bahwa, kita kelebihan stok, tapi melarang ekspor," kata Didu.
Dampaknya dari larangan ekspor itu kata Didu, adalah dapat dipastikan bahwa pabrik CPO dan pabrik minyak goreng akan mengurangi menampung tanam buah segar (TBS) dari petani karena tidak mempunyai tangki untuk menyimpan.
"Sebenarnya solusi paling gampang untuk masalah ini adalah bahwa, berubah sistem DMO dan HET menjadi pola subsidi seperti halnya subsidi biosolar, kita tau subsidi biosolar itu juga sudah menghabiskan sejak 2006 lebih dari Rp 110 triliun uang rakyat yang dihabiskan untuk mensubsidi biosolar," jelas Didu.
Didu pun merasa heran, pemerintah mensubsidi besar-besaran untuk biosolar, akan tetapi tidak mau mensubsidi untuk minyak goreng.
"Padahal kita tahu bahwa, biosolar itu dikonsumsi oleh orang yang punya mobil, dan pasti orang yang punya mobil lebih kaya dari penjual gorengan tahu tempe yang ada di pasar-pasar. Nah kenapa, pemerintah memilih mensubsidi orang yang punya mobil yang punya pabrik, dibanding tukang tahu tukang tempe warung-warung tegal yang menggoreng itu semua tidak diberikan subsidi," heran Didu.
Dari hal itu, Didu mengaku melihat bahwa keberpihakan pemerintah kepada rakyat dinomorduakan dibanding keberpihakannya kepada orang yang lebih kaya.
"Jadi saya pikir, saya heran sekali kebijakan ini istilah saya ini adalah kebijakan dengan pendekatan gaya mabuk yang penuh pencitraan," pungkas Didu.
