Larangan Ekspor Sawit Tanda Stabilitas Harga di dalam Negeri Jadi Prioritas

Keputusan Presiden Joko Widodo untuk melarang ekspor kelapa sawit dan produk turunannya, termasuk minyak goreng didukung penuh partai pendukungnya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Sekretaris Fraksi PPP Achmad Baidowi bahkan menilai langkah Jokowi itu tegas dan tepat. Jokowi sudah berada pada jalur yang benar dalam menstabilitaskan harga minyak goreg di dalam negeri.

"Keberanian Pak Jokowi untuk menahan ekspor minyak goreng di saat harga internasional sedang tinggi, artinya kepentingan terjaganya stabilitas harga di dalam negeri adalah prioritas utama. Kami kira cukup matang dan tidak tergesa-gesa karena risiko inflasi akibat pangan cukup tinggi,” ujar Baidowi kepada wartawan, Minggu (24/4).

Menurutnya, langkah penting untuk menekan angka kemiskinian yang per September 2021 telah meningkat menjadi 26,5 juta orang.

Di satu sisi, naiknya permintaan minyak goreng baik kemasan maupun curah saat Ramadhan tidak diimbangi dengan kenaikan sisi pasokan bahan baku minyak goreng. Hal ini tentu memerlukan langkah yang ekstraordinari.

"Tanpa adanya langkah kongkrit dari pemerintah mendorong pasokan bahan baku minyak goreng, terjadi antrean panjang masyarakat dan pelaku usaha kecil berebut minyak goreng curah. Bahkan untuk membeli minyak curah perlu menunjukkan KTP kepada petugas agar tidak terjadi pembelian ganda,” ujar anggota Komisi VI DPR RI ini.

Sementara jika harga minyak goreng kemasan dilepas ke mekanisme pasar, maka akan terlalu jauh disparitas harga yang terjadi.

"Perlu dipahami selama masa lebaran kenaikan permintaan minyak goreng sebesar 47 persen lebih tinggi dibanding waktu normal. Ini data dari Badan Ketahanan Pangan,” tutupnya.