Berita

Minyak goreng/Net

Publika

CPO, Migor, dan Teriakan Saya Pancasila

OLEH: DAVID PRANATA BOER*
MINGGU, 24 APRIL 2022 | 10:28 WIB

SAYA pernah mencoba-coba (2014) mikir untuk memasok dagang migor ke LN.

Yang dituju kala itu adalah Bosnia atas permintaan Dubesnya di Jakarta, ketika ketemu dan bicara langsung.

Kebutuhan migor Indonesia sangat diminati oleh dunia, apalagi khususnya oleh negara-negara muslim. Karena migor Indonesia adalah Palm Oil.


Sempat "perang isu" oleh kapitalis Barat yang menyebut migor Indonesia adalah sumber pemicu kolesterol. Tapi lama kelamaan isu itu pupus sendiri. Tahu sendirlah politik barat. (Ini bisa jadi bab ulasan  tersendiri).

Tentang Bosnia, mereka sangat "tertekan" akan kebutuhan migor, karena komponen untuk memasak yang beredar  di kawasan itu adalah migor dari migor Ukraina (Bunga Matahari), migor Spain (olive oil) dan migor German (Fat Oil yang tidak halal). Dan sangat mahal.

Selain masalah stock, masalah distribusi sangat terikat dengan aturan "keamanan" dan "diskriminasi" di kawasan itu, yaitu kapal tidak bisa langsung sandar jika sebelumnya sandar di negara Arab atau Israel.

Misal contoh: dalam rutenya, kapal yang sandar di pelabuhan Israel tidak boleh langsung merapat ke pelabuhan Jordan, atau ke Saudi dan sebaliknya, ini menyangkut efisiensi rute.

Kali ini muncul masalah baru, jaminan stock migor terancam karena Perang Russia vs Ukraina.

Peluang yang dimainkan oleh produsen migor Indonesia adalah bagaimana mencapai "harga baru" atas migor, supaya dapat untung. Inilah perbuatan jahat terhadap konsumen Indonesia.

Sebenarnya peluang ekspor saat ini sangat baik demi menjamin menyeimbangkan stok migor dunia.

Masalahnya, ternyata stok dalam negeri terganggu, harga pun diseret mengikuti harga pasar. Nah ini.

Andaikan pemerintah Indonesia "kuat" mengatur volume ekspor "kartel" migor, dan dengan politik bisa menjamin harga di dalam negeri. Maka aman.

Tapi ketika harga di dalam negeri juga diseret  mengikuti harga dunia. Nah, ini yang terjadi.

Investasi tanah buat kebun dan karyawan yang kerja dan tenologi produksi, semuanya asli lokal Indonesia, tapi harga mengikuti harga dunia.

Ini yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Menertibkan. Semoga mampu dan bisa.

Maka kiranya perlulah lagi untuk belajar pendidikan moral Pancasila. Janhan cuma teriak “saya Pancasila”.

*Penulis adalah Aktivis ITB 81

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Ngobrol Serius Bareng Macron

Rabu, 15 April 2026 | 01:59

Diplomasi Konstruktif Diperlukan Buat Akhiri Perang di Selat Hormuz

Rabu, 15 April 2026 | 01:41

BGN Bantah Hapus Pemberian Susu dalam Program MBG

Rabu, 15 April 2026 | 01:13

Pujian Habiburokhman ke Polri soal Transparansi Sesuai Realitas

Rabu, 15 April 2026 | 00:58

Prabowo Disambut Pasukan Kehormatan saat Temui Macron di Istana Élysée

Rabu, 15 April 2026 | 00:35

Taman Sunyi: Sebuah Pembelaan atas Rumah-Rumah Fantasi

Rabu, 15 April 2026 | 00:06

Maruli Tuntut Yayasan Tanggung Biaya Perawatan Head Chef SPPG

Selasa, 14 April 2026 | 23:55

DPR Sambut Baik MDCP: Bisa Buka Kerja Sama Lain

Selasa, 14 April 2026 | 23:37

AFPI Buka Suara Usai Didenda KPPU: Kami Hanya Melindungi Konsumen

Selasa, 14 April 2026 | 23:12

Denda Rp755 Miliar ke Perusahaan Pinjol Menguak Borok Regulasi

Selasa, 14 April 2026 | 22:48

Selengkapnya