Berita

Minyak goreng/Net

Publika

CPO, Migor, dan Teriakan Saya Pancasila

OLEH: DAVID PRANATA BOER*
MINGGU, 24 APRIL 2022 | 10:28 WIB

SAYA pernah mencoba-coba (2014) mikir untuk memasok dagang migor ke LN.

Yang dituju kala itu adalah Bosnia atas permintaan Dubesnya di Jakarta, ketika ketemu dan bicara langsung.

Kebutuhan migor Indonesia sangat diminati oleh dunia, apalagi khususnya oleh negara-negara muslim. Karena migor Indonesia adalah Palm Oil.


Sempat "perang isu" oleh kapitalis Barat yang menyebut migor Indonesia adalah sumber pemicu kolesterol. Tapi lama kelamaan isu itu pupus sendiri. Tahu sendirlah politik barat. (Ini bisa jadi bab ulasan  tersendiri).

Tentang Bosnia, mereka sangat "tertekan" akan kebutuhan migor, karena komponen untuk memasak yang beredar  di kawasan itu adalah migor dari migor Ukraina (Bunga Matahari), migor Spain (olive oil) dan migor German (Fat Oil yang tidak halal). Dan sangat mahal.

Selain masalah stock, masalah distribusi sangat terikat dengan aturan "keamanan" dan "diskriminasi" di kawasan itu, yaitu kapal tidak bisa langsung sandar jika sebelumnya sandar di negara Arab atau Israel.

Misal contoh: dalam rutenya, kapal yang sandar di pelabuhan Israel tidak boleh langsung merapat ke pelabuhan Jordan, atau ke Saudi dan sebaliknya, ini menyangkut efisiensi rute.

Kali ini muncul masalah baru, jaminan stock migor terancam karena Perang Russia vs Ukraina.

Peluang yang dimainkan oleh produsen migor Indonesia adalah bagaimana mencapai "harga baru" atas migor, supaya dapat untung. Inilah perbuatan jahat terhadap konsumen Indonesia.

Sebenarnya peluang ekspor saat ini sangat baik demi menjamin menyeimbangkan stok migor dunia.

Masalahnya, ternyata stok dalam negeri terganggu, harga pun diseret mengikuti harga pasar. Nah ini.

Andaikan pemerintah Indonesia "kuat" mengatur volume ekspor "kartel" migor, dan dengan politik bisa menjamin harga di dalam negeri. Maka aman.

Tapi ketika harga di dalam negeri juga diseret  mengikuti harga dunia. Nah, ini yang terjadi.

Investasi tanah buat kebun dan karyawan yang kerja dan tenologi produksi, semuanya asli lokal Indonesia, tapi harga mengikuti harga dunia.

Ini yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Menertibkan. Semoga mampu dan bisa.

Maka kiranya perlulah lagi untuk belajar pendidikan moral Pancasila. Janhan cuma teriak “saya Pancasila”.

*Penulis adalah Aktivis ITB 81

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya