Pimpinan DPD RI: Larangan Ekspor Sawit Merugikan Petani dan Ekonomi Daerah Penghasil Sawit

Kebijakan Presiden Joko Widodo yang secara total menutup keran ekspor Crude Palm oil (CPO), berikut produk turunannya seperti minyak goreng disayangkan pimpinan DPD RI. Sebab kebijakan ini dinilai berlebihan.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Sultan B. Najamudin menjelaskan bahwa tidak ada yang salah dengan upaya pemerintah untuk menjaga daya beli dan menstabilkan harga minyak goreng, juga bahan pokok lainnya. Namun, jika upaya itu dilakukan dengan pendekatan kebijakan yang tidak fair dan berlebihan, tentu akan menimbulkan masalah baru lainnya di level petani dan daerah.

Menurutnya, kebijakan menutup total keran ekspor sangat berbahaya bagi reputasi dagang RI di pasar global, khususnya bagi para eksportir. Pemerintah sebaiknya mengutamakan untuk menjaga keseimbangan kebutuhan domestik dan memenuhi permintaan pasar ekspor yang akan berpengaruh langsung pada posisi neraca perdagangan kita.

"Kami percaya bahwa tujuan pemerintah adalah baik, terutama pasca ditetapkannya beberapa tersangka mafia minyak goreng dari pihak kementerian terkait dan beberapa pengusaha. Namun kebijakan ini tidak akan signifikan mempengaruhi nilai tukar petani dan gejolak ekonomi di daerah penghasil sawit,” tegas mantan Ketua Hipmi Bengkulu itu kepada wartawan, Minggu (24/4).

Sultan menerangkan bahwa kebijakan pemerintah ini akan merugikan neraca dagang RI di tengah meningkatnya permintaan dan harga CPO di pasar ekspor. Padahal, masyarakat hanya meminta agar harga minyak goreng baik kemasan maupun curah kembali ke harga semula.

"Jika kebijakan ini dipaksakan, maka yang rugi tentu jutaan petani serta karyawan perkebunan sawit dan tentunya pertumbuhan ekonomi daerah penghasil sawit pun akan bergejolak,” tutupnya.