Berita

Presiden Joko Widodo saat mencium tangan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri/Net

Politik

Kalau Ingin Selamat Sampai 2024, Jokowi Lebih Baik Ikuti Megawati daripada Luhut

MINGGU, 24 APRIL 2022 | 07:59 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Presiden Joko Widodo akan lebih berwibawa dan bisa lebih menjaga legasi kepemimpinan yang baik, jika tegak lurus mengikuti arahan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri daripada tergoda dengan wacana yang dilemparkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Begitu kata Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (24/4).

Saiful mengatakan, dengan adanya penegasan dari Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri terkait tidak adanya penundaan pemilu, maka hal tersebut menandakan bahwa wacana penundaan pemilu ditentang banteng moncong putih.


"Sehingga terhadap pihak-pihak yang menginginkan bahkan mengusulkan penundaan pemilu harus berhadapan dan berseberangan dengan Megawati," ujarnya.

Presiden Jokowi harus merespon dengan serius apa disampaikan oleh Megawati. Salah satunya dengan memberikan sanksi yang tegas kepada pihak-pihak yang dengan sengaja menghembuskan isu penundaan pemilu.

"Termasuk misalnya melakukan pencopotan terhadap Luhut yang sengaja menginginkan adanya penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan Presiden," katanya.

Menurut Saiful, citra Jokowi akan menjadi lebih baik jika mengikuti arahan Megawati, dibanding mengikuti keinginan pihak-pihak lain yang justru bisa menjatuhkan nama baiknya

"Saya kira Jokowi akan lebih berwibawa dan akan lebih menjaga legasi yang baik, apabila lebih mengikuti arahan Megawati yang secara tegas menolak penundaan pemilu, daripada mengikuti keinginan Luhut. Lebih baik mengikuti Megawati kalau ingin selamat sampai akhir 2024," pungkas Saiful.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Belajar dari Hanson, Sritex dan Duta Palma: Korporasi Terseret Korupsi Tak Harus Ikut Mati

Kamis, 18 Juni 2026 | 06:05

Tiba-tiba Ramai Bicara Adab

Kamis, 18 Juni 2026 | 06:00

Manuver Sony Sonjaya Pengaruhi Opini Publik

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:38

Satpam Didorong Jadi Garda Terdepan Pelayanan dan Keamanan

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:32

Inggris Kalahkan Kroasia Lewat Drama Enam Gol

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:21

Pesan Khusus Kiai Suyuti Toha untuk Bangsa dan Negara

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:07

1945-1950: Kota Pengungsi, Kota Ketakutan

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:02

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

Membaca Tomy Winata: Ketika Modal, Negara, dan Kekuasaan Belajar Bertahan

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:14

Kelompok Oposisi Cari Celah Bangun Narasi Pemerintah Tidak Kompeten

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:02

Selengkapnya