Berita

Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie/Net

Politik

Kleptokrasi dan Persekongkolan di Kasus Migor Sangat Kental, Kejagung Didesak Periksa Kaesang dan Luhut

SABTU, 23 APRIL 2022 | 21:29 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Sebuah koneksi antara orang-orang dekat Presiden Joko Widodo dengan satu tersangka kasus izin ekspor crude palm oil (CPO) diharapkan bisa diperiksa Kejaksaan Agung.

Informasi ini juga sudah didengar Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie.  

Jerry mengatakan, satu tersangka dari kalangan pengusaha yaitu Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Master Parulian Tumanggor, memiliki relasi bisnis dengan Toba Sejahtera Grup, atau tepatnya relasi bisnis dengan Wilmar Plantations.


Kongsi bisnis keduanya melahirkan PT Tritunggal Sentra Buana. Di mana, PT Toba Sejahtera menggenggam 25 persen saham Tritunggal yang memiliki perkebunan sawit di Saliki, Kalimantan Timur.

"Kedekatan LBP dengan Direktur Wilmar Nabati Indonesia patut di curigai," ujar Jerry kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (23/4).

Sedangkan satu orang lainnya yang memiliki keterkaitan dengan Parulian adalah putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep.

Dalam hal koneksi, PT Wilmar Nabati Indonesia merupakan salah satu anak usaha Wilmar Group yang menjadi sponsor klub sepak bola Persis milik Kaesang.

"Ada dua (dugaan) suap untuk memuluskan rencana mereka ataupun ada indikasi money laundering di dalamnya," imbuhnya menegaskan.

Maka dari itu, Jerry berharap Kejagung bisa melakukan pemeriksaan terhadap Luhut dan juga Kaesang terkait kasus izin ekspor CPO.

Pasalnya, dia sudah curiga sejak awal saat Kaesang menjadi bos di klub sepak bola Solo tersebut, yang dalam operasionalnya membutuhkan cost and budget yang cukup besar.

"Itu dari mana duitnya. Sehingga saya dorong Kejagung panggil Luhut dan Kaesang. Saya pikir Kejagung sebagai lembaga tinggi negara akan memainkan perannya dalam penegakan hukum," katanya.

"Masalah ini sangat kental dengan kleptokrasi dan persekongkolan birokrat dan stakeholder terkait. Terlihat dalam sejumlah kasus di pemerintahan Jokowi. Dan salah satunya konspirasi ekspor minyak goreng dan memainkan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng," demikian Jerry.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

Pidato Prabowo buat Roy Suryo: Jangan Lihat ke Belakang

Senin, 08 Desember 2025 | 12:15

UPDATE

BNN-BNPP Awasi Ketat Jalur Tikus Narkoba di Perbatasan

Jumat, 19 Desember 2025 | 00:09

Perkuat Keharmonisan di Jakarta Lewat Pesona Bhinneka Tunggal Ika

Jumat, 19 Desember 2025 | 00:01

Ahmad Doli Kurnia Ditunjuk Jadi Plt Ketua Golkar Sumut

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:47

Ibas: Anak Muda Jangan Gengsi Jadi Petani

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:26

Apel Besar Nelayan Cetak Rekor MURI

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:19

KPK Akui OTT di Kalsel, Enam Orang Dicokok

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:12

Pemerintah Didorong Akhiri Politik Upah Murah

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:00

OTT Jaksa oleh KPK, Kejagung: Masih Koordinasi

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:53

Tak Puas Gelar Perkara Khusus, Polisi Tantang Roy Suryo Cs Tempuh Praperadilan

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:24

Menkeu Purbaya Bantah Bantuan Bencana Luar Negeri Dikenakan Pajak

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:24

Selengkapnya