Berita

Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie/Net

Politik

Kleptokrasi dan Persekongkolan di Kasus Migor Sangat Kental, Kejagung Didesak Periksa Kaesang dan Luhut

SABTU, 23 APRIL 2022 | 21:29 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Sebuah koneksi antara orang-orang dekat Presiden Joko Widodo dengan satu tersangka kasus izin ekspor crude palm oil (CPO) diharapkan bisa diperiksa Kejaksaan Agung.

Informasi ini juga sudah didengar Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie.  

Jerry mengatakan, satu tersangka dari kalangan pengusaha yaitu Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Master Parulian Tumanggor, memiliki relasi bisnis dengan Toba Sejahtera Grup, atau tepatnya relasi bisnis dengan Wilmar Plantations.


Kongsi bisnis keduanya melahirkan PT Tritunggal Sentra Buana. Di mana, PT Toba Sejahtera menggenggam 25 persen saham Tritunggal yang memiliki perkebunan sawit di Saliki, Kalimantan Timur.

"Kedekatan LBP dengan Direktur Wilmar Nabati Indonesia patut di curigai," ujar Jerry kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (23/4).

Sedangkan satu orang lainnya yang memiliki keterkaitan dengan Parulian adalah putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep.

Dalam hal koneksi, PT Wilmar Nabati Indonesia merupakan salah satu anak usaha Wilmar Group yang menjadi sponsor klub sepak bola Persis milik Kaesang.

"Ada dua (dugaan) suap untuk memuluskan rencana mereka ataupun ada indikasi money laundering di dalamnya," imbuhnya menegaskan.

Maka dari itu, Jerry berharap Kejagung bisa melakukan pemeriksaan terhadap Luhut dan juga Kaesang terkait kasus izin ekspor CPO.

Pasalnya, dia sudah curiga sejak awal saat Kaesang menjadi bos di klub sepak bola Solo tersebut, yang dalam operasionalnya membutuhkan cost and budget yang cukup besar.

"Itu dari mana duitnya. Sehingga saya dorong Kejagung panggil Luhut dan Kaesang. Saya pikir Kejagung sebagai lembaga tinggi negara akan memainkan perannya dalam penegakan hukum," katanya.

"Masalah ini sangat kental dengan kleptokrasi dan persekongkolan birokrat dan stakeholder terkait. Terlihat dalam sejumlah kasus di pemerintahan Jokowi. Dan salah satunya konspirasi ekspor minyak goreng dan memainkan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng," demikian Jerry.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Ngobrol Serius Bareng Macron

Rabu, 15 April 2026 | 01:59

Diplomasi Konstruktif Diperlukan Buat Akhiri Perang di Selat Hormuz

Rabu, 15 April 2026 | 01:41

BGN Bantah Hapus Pemberian Susu dalam Program MBG

Rabu, 15 April 2026 | 01:13

Pujian Habiburokhman ke Polri soal Transparansi Sesuai Realitas

Rabu, 15 April 2026 | 00:58

Prabowo Disambut Pasukan Kehormatan saat Temui Macron di Istana Élysée

Rabu, 15 April 2026 | 00:35

Taman Sunyi: Sebuah Pembelaan atas Rumah-Rumah Fantasi

Rabu, 15 April 2026 | 00:06

Maruli Tuntut Yayasan Tanggung Biaya Perawatan Head Chef SPPG

Selasa, 14 April 2026 | 23:55

DPR Sambut Baik MDCP: Bisa Buka Kerja Sama Lain

Selasa, 14 April 2026 | 23:37

AFPI Buka Suara Usai Didenda KPPU: Kami Hanya Melindungi Konsumen

Selasa, 14 April 2026 | 23:12

Denda Rp755 Miliar ke Perusahaan Pinjol Menguak Borok Regulasi

Selasa, 14 April 2026 | 22:48

Selengkapnya