Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo/Net
Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan larangan ekspor minyak goreng (migor) dan crude palm oil (CPO) untuk merespons proses hukum yang ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung).
Mulai dari mantan pejabat negara hingga ekonom sudah mengkritisi kebijakan larangan ekspor migor dan CPO oleh Jokowi, karena diprediksi bakal mengurangi pendapatan negara dari segi ekspor.
Namun dari segi politik kebijakan, Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie berpendapat, kemampuan dan kendali kepemimpinan Jokowi dipertanyakan.
Sebabnya, Jerry melihat kebijakan yang dikeluarkan dan diumumkan Jokowi ke publik kerap dilakukan secara tiba-tiba.
Sebagai contoh soal kepastian penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 yang baru dipertegas Jokowi sehari sebelum demo besar-besaran mahasiswa dilakukan.
"Termasuk soal minyak goreng ini. Saya kira Jokowi mulai ketar-ketir dan mulai merasakan kepercayaan publik semakin kurang," ujar Jerry kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (23/4).
Sejauh ini, Jerry menilai setiap kebijakan Jokowi dalam merespons masalah yang muncul adalah siasat jitu yang dimilikinya.
"Alih-alih merespons secara cepat, justru hitung-hitungan dan cara-cara yang digunakan tidak cukup bijak," demikian Jerry.
Kejaksaan Agung kini sudah menetapkan 4 orang tersangka terkait kasus ekspor migor yang diduga sebagai satu penyebab kelangkaan dan kenaikan harga migor.
Mereka adalah Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan berinisial IWW, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia berinisial MPT, Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group (PHG) berinisial SMA, dan General Manager di PT Musim Mas berinisial PT.
Tindak lanjut dari penangkapan 4 orang tersebut, Kejagung membuka kemungkinan akan memeriksa pihak lainnya yang terkait dengan kasus ekspor CPO ini. Menariknya, ada dua nama yang merupakan orang-orang dekat Presiden Joko Widodo masuk ke dalam daftar.
Mereka ialah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dan putra bungsu Presiden Jokowi Kaesang Pangarep.
Terkait pemeriksaan Luhut, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Master Parulian Tumanggor memiliki relasi bisnis dengan Toba Sejahtera Grup. Relasi bisnis dengan Wilmar Plantations.
Kongsi bisnis keduanya melahirkan PT Tritunggal Sentra Buana. Di mana, PT Toba Sejahtera menggenggam 25 persen saham Tritunggal yang memiliki perkebunan sawit di Saliki, Kalimantan Timur.
Sedangkan keterkaitan Parulian dengan Kaesang adalah, PT Wilmar Nabati Indonesia merupakan salah satu anak usaha Wilmar Group yang menjadi sponsor klub sepak bola Persis milik anak bungsu Jokowi.
