Ketua Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono/Net
Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang ekspor CPO dan minyak goreng dinilai sebagai tindakan yang sangat pro rakyat. Untuk itu, kebijakan tersebut patut untuk diapresiasi.
Begitu disampaikan Ketua Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (22/4).
"Kebijakan pro rakyat dari Jokowi larang ekspor CPO dan minyak goreng harus kita dukung. Karena ini kebijakan yang akan membuat harga minyak goreng di dalam negeri bisa turun mencapai 60 persen, karena stock CPO sebagai bahan baku minyak goreng melimpah, begitu juga minyak goreng akan melimpah," jelas Arief Poyuono.
Arief menyakini kebijakan Presiden Jokowi tersebut adalah demi menjaga ketersediaan dan kestabilan harga minyak goreng di dalam negeri.
"Kali ini Jokowi melarang para produsen untuk mengekspor minyak goreng, termasuk bahan bakunya. Hal tersebut dilakukan demi memenuhi kebutuhan minyak goreng di dalam negeri," tuturnya.
Pelarangan ekspor minyak goreng ini resmi berlaku sejak Kamis (28/4) mendatang.
"Namun pertanyannya, apakah Jokowi benar-benar berani tetap menjalankan kebijakannya itu hingga masa yang tidak ditentukan? Karena kebijakan ini diambil di saat Menko Luhut tidak ada di dalam negeri," tegasnya.
"Jangan jangan nanti kayak ekspor batubara yang sudah dilarang, begitu Pak Luhut turun tangan keran ekspor dibuka lagi. Kita tunggu saja Pak Luhut pulang ya dari luar negeri," demikian Arief Poyuono.
Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan baru demi menjaga ketersediaan dan kestabilan harga minyak goreng di dalam negeri. Kebijakan terbaru itu melarang para produsen untuk mengekspor minyak goreng, termasuk bahan bakunya.
"Telah saya putuskan pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng, mulai Kamis, 28 April 2022 sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian,†kata Jokowi dalam tayangan video di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (22/4).
