Berita

Aktivis 98 menggelar pertemuan dengan tema bergerak bersama membangun negeri di Kopi Politik, Pakubuwono, Jakarta Selatan, Jumat (22/4)/RMOL

Politik

Masinton: Penundaan Pemilu 2024 Itu Kepentingan Oligarki Kapital

JUMAT, 22 APRIL 2022 | 21:21 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Oligarki kapital sejatinya menjadi sebuah momok bagi demokrasi di Tanah Air dewasa ini. Pasalnya, oligarki kapital akan menjadi ganjalan bagi substansi demokratisasi itu sendiri.

Hal ini diungkapkan politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu dalam acara bertajuk "Bergerak Bersama Membangun Negeri" di Kopi Politik, Pakubuwono, Jakarta Selatan, Jumat (22/4).

"Oligarki kapital ini yang menurut saya yang harus kita urai sebagai satu ganjalan proses kita, baik itu melaksanakan proses demokrasi yang substantif maupun dalam proses memperjuangkan keadilan," kata Masinton.


Menurut aktivis 98' harusnya negara yang mengatur para pemilik modal, bukan sebaliknya negara yang diatur oleh praktek oligarki kapital itu sendiri.

"Nah, identifikasi ini menurut saya menjadi penting buat kita. Sehingga mana sih yamg menjadi musuh demokrasi hari ini, mana sih yang menjadi rakyat hari ini?" tuturnya.

"Perilaku ini yang sebenarnya harus kita perkecil, kita eliminasi artinya negara fokus urus rakyat," imbuhnya menegaskan.

Lebih lanjut, Masinton menegaskan bahwa semangat reformasi 1998 harus tetap diteruskan perjuangannya. Termasuk mengenai adanya wacana penundaan pemilu 2024 yang ditengarai adalah kepentingan oligarki kapital harus dilawan.

"Penundaan pemilu perpanjangan masa jabatan presiden ini kepentingan itu, kaum modal tadi. Mereka sudah nyaman dengan situasi begini, ini kita perpanjang dong nambah periode dong gitu?" pungkasnya.

Turut hadir dalam acara tersebut antara lain aktivis senior Syahganda Nainggolan, aktivis 98' Faizal Assegaf, mantan politikus Gerindra Arif Poyuono, Ketua ProDem Iwan Sumule, Immanuel Ebenezer, dan lain-lain.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Belajar dari Hanson, Sritex dan Duta Palma: Korporasi Terseret Korupsi Tak Harus Ikut Mati

Kamis, 18 Juni 2026 | 06:05

Tiba-tiba Ramai Bicara Adab

Kamis, 18 Juni 2026 | 06:00

Manuver Sony Sonjaya Pengaruhi Opini Publik

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:38

Satpam Didorong Jadi Garda Terdepan Pelayanan dan Keamanan

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:32

Inggris Kalahkan Kroasia Lewat Drama Enam Gol

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:21

Pesan Khusus Kiai Suyuti Toha untuk Bangsa dan Negara

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:07

1945-1950: Kota Pengungsi, Kota Ketakutan

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:02

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

Membaca Tomy Winata: Ketika Modal, Negara, dan Kekuasaan Belajar Bertahan

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:14

Kelompok Oposisi Cari Celah Bangun Narasi Pemerintah Tidak Kompeten

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:02

Selengkapnya