Klaim Tolong Maruf Amin, Cara Cak Imin Cuci Tangan dari Kontroversi Besar Penundaan Pemilu

Akhir-akhir ini pernyataan Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar  kerap menimbulkan kontroversi dan kritikan pedas masyarakat.

Setelah mewacanakan penundaan Pemilu, pria yang karib disapa Cak Imin ini mengklaim bahwa usulannya terkait penundaan Pemilu hanya semata-mata untuk menolong Wakil Presiden Maruf Amin.

Direktur Eksekutif Indostrategic, Ahmad Khoirul Umam berpendapat, apa yang disampaikan Cak Imin merupakan cara Wakil Ketua DPR RI itu cuci tangan dari kontroversi besar usulan penundaan Pemilu.

Meski apa yang disampaikan Cak Imin di tengah kader PMII itu dengan nada bercanda, bagi Umam tidaklah tepat. Penilaian Akademisi Universitas Paramadina ini, argumen yang disampaikan Cak Imin tidak masuk akal.

"Dan justru semakin melecehkan akal sehat publik. Alasan membantu Wapres Ma'ruf Amin akibat kevakuman kinerja 2 tahun akibat pandemi, jelas tidak berdasar," demikian pendapat Umam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (21/4).

Umam menilai tidak tepat, karena Wapres tidak memegang kendali penuh atas kebijakan teknis maupun strategis pemerintahan. Menurut Umam, Wapres adalah posisi simbol politik yang dipersiapkan untuk mendampingi dan menggantikan Presiden jika berhalangan tetap dan tidak tetap.

Apalagi, tambah Umam, selama ini Maruf Amin justru menolak wacana penundaan Pemilu atau perpanjangan periode masa jabatan 3 periode.

Ia menengarai, Cak Imin sepertinya hendak menggunakan Kiai Maruf sebagai tetua di kalangan Nahdliyyin sebagai tameng atau perisai untuk menutupi kesalahannya.

"Patut disayangkan, pemimpin parpol hebat selevel Cak Imin mau diperalat oleh kelompok kepentingan predatorik untuk mengutak-atik konstitusi dan mengembalikan arsitektur politik zaman Orba yang dulu ditumbangkan gerakan Reformasi," pungkas Umam.

Cak Imin adalah Ketua Umum Partai politik pendukung pemerintah pertama yang menyuarakan usulan penundaan Pemilu. Alasan politiknya, selama dihantam pandemi Covid-19 selama 2 tahun terakhir, banyak program pemerintah yang harusnya bisa dikerjakan harus tertunda.