Berita

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra/RMOL

Politik

Beredar Tudingan Ada Dalang Demo, Demokrat: Jangan Reduksi Gerakan Kritis Mahasiswa

JUMAT, 22 APRIL 2022 | 01:55 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Partai Demokrat angkat bicara terkait kondisi kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Demokrat keberatan dengan beredarnya isu ada dalang di balik aksi demonstrasi mahasiswa.

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menjelaskan bahwa salah satu hak paling dasar dalam demokrasi dan dijamin oleh Konstitusi adalah kebebasan menyampaikan pendapat.

"Karena itu, sudah seharusnya kita semua menghargai siapapun yang ingin menyampaikan pendapatnya, aspirasinya, di ruang publik.  Selama, tentu saja, penyampaian pendapatnya dilakukan dengan cara-cara yang baik," demikian kata Herzaky, Kamis (21/4).


Dalam pandangan Demokrat, kata Herzaky, tidak pantas jika ada upaya menghalang-halangi pihak yang ingin menyampaikan pendapatnya. Hal itu juga berlaku pada mahasiswa yang kerap mengekspresikan aspirasinya dengan demonstrasi.

"Ruang untuk menyampaikan pendapat, termasuk pendapat yang berbeda dengan penguasa, seharusnya di iklim demokrasi yang sehat, tetap terbuka lebar," demikian Herzaky menekankan.

Terkait dengan isu ada dalang di balik demo mahasiswa, Herzaky berpendapat bahwa hal itu merupakan bentuk penghinaan terhadap idealisme para mahasiswa.

Menurut Koordinator Jurubicara Partai Demokrat ini, tudingan ada dalang itu sebagai upaya mereduksi gerakan kritis mahasiswa.

Ia melihat, tudingan ada dalang itu hanya alasan ketidakmampuan pemerintah mengelola persoalan yang mendera bangsa dan negara.

"Tentunya merupakan penghinaan yang luar biasa untuk adik-adik mahasiswa. Mari kita jaga iklim demokrasi Indonesia, agar tetap kondusif dengan saling menghargai perbedaan pendapat," pungkas Herzaky.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya