Ketua Umum PP HIMMAH, Abdul Razak Nasution/RMOL
Penetapan tersangka Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen Perdalug Kemendag) Indrasari Wisnu Wardhana oleh Kejaksaan Agung direspons Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP HIMMAH).
Ketua Umum PP HIMMAH, Abdul Razak Nasution meminta Presiden Joko Widodo segera mencopot Menteri Perdagangan M. Lutfi
Razak menjelaskan, Presiden perlu mencopot Mendag untuk memudahkan penegak hukum dalam hal ini Kejagung menjalankan proses hukum.
Dengan pencopotan Lutfi, Razak berpendapat akan membuat Kejagung lebih mudah melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak lain yang diduga ikut terlibat dalam tindak rasuah ekspor minyak goreng.
HIMMAH, kata Razak meyakini pelaku dugaan korupsi yang mengakibatkan kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng tidak hanya melibatkan 4 orang.
Menurut Razak, sebagai pimpinan, secara logika tidak mungkin anak buah yang bermain tetapi pimpinan tidak tahu menahu terkait pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah dan turunannya pada bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2022.
"Kita juga mendukung dan mendorong APH dalam hal ini Kejagung untuk memeriksa pihak-pihak yang diduga ikut terlibat dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi," demikian kata Abdul Razak kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (21/4).
PP HIMMAH, tambah Razak, akan mendorong Kejagung memeriksa pihak-pihak yang lain yang diduga ikut terlibat dalam kasus korupsi yang sistemis dan terencana, termasuk korporasi yang mungkin terlibat.
"Korporasi harus diperiksa. Ratusan juta rakyat Indonesia menderita disebabkan kelangkaan minyak goreng," terang Razak.
Ia juga meminta Kejagung juga memeriksa Mendag Lutfi. Hal ini penting untuk memastikan apakah sebagai orang nomor satu di kemendag terlibat atau tidak.
"Kita dorong APH mengusut tuntas pihak-pihak yang diduga terlibat tak terkecuali Mendag Lutfi, korporasi dan pihak lainnya," pungkas Razak.
