Kekerasan Seksual Masih Marak, PP KPPG Ingin Pemerintah Bawa Isu Perlindungan Perempuan di Forum G20

Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) mendorong Pemerintah Indonesia memanfaatkan posisi sebagai Presidensi G20 untuk membahas isu-isu tentang perlindungan perempuan.

Dikatakan Ketua Umum PP KPPG Airin Rachmi Diany, isu itu perlu dibahas mengingat kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak dapat berdampak pada perekonomian negara dan hilangnya masa pendidikan anak sebagai penerus bangsa ke depan.

Pesan itu disampaikan Airin Rachmi Diany dalam momen Peringatan Hari Kartini yang digelar di Hotel Shangri-La, Jakarta, Kamis (21/4).

“Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak tidak mendapatkan tempat. Oleh karena itu, saya kira hal semacam ini perlu juga dibahas di forum-forum internasional seperti G20,” kata Airin.  

Pada acara itu juga, legislator Partai Golkar Adde Rosi Khoerunnisa membacakan beberapa pernyataan sikap PP KPPG dalam momen Hari Kartini. Pertama, Indonesia hari ini dihadapkan pada fakta bahwa kasus Kekereasan sekual terhadap perempuan dan anak masih marak.

"Oleh karena itu, pada proses selanjutnya setelah RUU TPKS disahkan menjadi undang-undang kami berkomitmen mengawal sosialisasi, edukasi dan advokasi sebagai upaya untuk mengimplementasikan undang-undang ini dengan baik,” terangnya.

Selain itu, kata Adde, PP KPPG menghimbau kepada seluruh orang tua Indonesia agar mengupayakan pendidikan yang layak.

“Menurut Kartini, pendidikan adalah jalan menuju kesejahteraan dan kebahagiaan bagi perempuan Indonesia. Oleh sebab itu PP KPPG menghimbau kepada seluruh orang tua di Indonesia untuk mengupayakan hak pendidikan yang layak bagi anak untuk hari ini dan masa depan,” pungkasnya.

Turut hadir dalam acara ini Sekjen PP KPPG Lindsey Afsari Puteri, Bendahara PP KPPG Tri Hanurita serta anggota DPR RI perempuan Fraksi Partai Golkar.