Direktur P3S Minta Jaksa Agung Tak Berhenti di Dirjen Daglu Kemendag

Proses hukum terhadap mafia minyak goreng (migor) yang dikerjakan Kejaksaan Agung (Kejagung) diminta bisa menemukan pelaku intelektual di balik masalah kelangkaan dan lonjakan harga yang terjadi sejak akhir Desember 2020 lalu.

Menurut Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, penetapan empat tersangka oleh Kejagung terkait dengan kasus ekspor Crude Palm Oil (CPO) atau minya sawit bukan berarti menyelesaikan permasalah yang ada.

"Saya kira ini (pengusutan pelaku lainnya termasuk aktor intelektual) bisa dilakukan. Apalagi sudah ada Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag dan tiga bos perusahaan yang bermain bisnis migor," ujar Jerry kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (21/4).

Unutk mempermudah pross penelusuran dan pengusutan pelaku lainnya, Jerry mendorong Kejagung untuk turut memeriksa Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, khususnya menanyakan beberapa kebijakan baik impor dan permainan harga eceran tertinggi (HET) migor di pasaran.

"Pada waktu lalu HET Rp14 ribu tapi berjalannya waktu puluhan kali harga berubah-ubah. Saya kira baik menteri sampai pejabat di Kemendag harus dicek harta kekayaan mereka; jika ada kenaikan tak wajar maka harus diusut," tuturnya.

"Saya mendorong agar Kejagung membongkar aktor intelektual di belakang kelangkaan migor dan HET yang cukup fantastis," demikian Jerry.