Buruh Kasbi saat melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI/RMOL
Ribuan massa buruh dari Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), mahasiswa dan masyarakat sipil lainnya mulai terlihat long march menuju Gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (21/4).
Sebelumnya, massa berkumpul terlebih di depan Gedung TVRI, Senayan, Jakarta.
Pantauan Kantor Berita Politik RMOL di lokasi, massa yang didominasi berpakaian serba merah ini tiba di depan Gedung DPR RI sekitar pukul 14.15 WIB.
Massa juga membentangkan spanduk bertuliskan "Turunkan Harga BBM, Minyak Goreng, Gas ELPIJI, Tari Listrik PDAM, PPN".
"Lawan rezim Oligarki, lawan rezim Oligarki, lawan rezim Oligarki," teriak orator dari atas mobil komando lalu diikuti teriakan eh massa aksi sambil berjalan menurut depan Gedung DPR RI.
Sebelumnya, ribuan buruh dari Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) dan masyarakat sipil lainnya akan menggeruduk Gedung DPR RI pada Kamis (21/4).
Ketua KASBI Nining Elitos mengatakan, berdasarkan hasil konsolidasi buruh bersama mahasiswa dan masyarakat sipil lainnya aksi akan digelar di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.
Rencana aksi tersebut merupakan keputusan hasil Kongres Rakyat di Gedung LBH Jakarta, pada Selasa lalu (19/4). Dalam Kongres Rakyat itu dihasilkan sejumlah tuntutan aksi.
"Kesepakatan konsolidasi Gerakan Rakyat aksi di DPR RI. Estimasi 8000 massa aksi," tegas Nining.
Nining mengurai latarbelakang kenapa elemen buruh hingga mahasiswa akan berunjukrasa di DPR RI. Menurutnya, situasi ekonomi, politik, sosial, di Tanah Air belakangan ini dalam keadaan sedang tidak baik-baik saja.
Negara, kata Nining, seperti absen dan bersikap eksploitatif terhadap kekayaan sumber daya alam Indonesia yang melimpah ruah. Mulai dari menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), minyak goreng, hingga harga-harga bahan pokok lainnya.
"Belum lagi, ada kenaikan PPN 11 persen. Upah buruh juga tidak ada kenaikan, tarif tol, BBM Pertalite naik, dan dan itu membuat rakyat tercekik dan menderita. Omnibus Law juga belum dicabut padahal UU ini menurut MK inkonstitusional bersyarat," sesal Nining.
Dalam aksinya kali ini, KASBI dan elemen mahasiswa dan masyarakat sipil ini membawa sejumlah tuntutan aksi yakni:
1. Hentikan Pembahasan UU No 11 Tahun 2020 Tentang Ciptaker Inkonstitusional di DPR ( Tolak Revisi UU No 12 Tahun 2011 Tentang P3)
2. Tolak Revisi UU No 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja
3. Hentikan Kriminalisasi Terhadap Gerakan Rakyat Dan Tuntaskan Pelanggaran HAM Sekang Juga
4. Turunkan Harga! (Bbm, Minyak Goreng, Pdam, Listik, Tol, Dan Ppn)
5. Negara Harus Tegas Terhadap Koruptor (Tangkap, Adili Dan Sita Harta Koruptor)
6. Redistribusi Kekayaan Nasional (Berikan Jaminan Sosial Atas Pendidikan, Kesehatan, Pemukiman, Fasilitas Publik, Dan Makan) Secara Gratis Untuk Rakyat.
7. Tolak Penundaan Pemilu Dan Masa Perpanjangan Jabatan Presiden (Presiden Harus Bertindak Tegas Terhadap Para Menteri Yang Memberikan
Statement Tiga Periode)
8. Sahkan UU PRT Dan Berikan Perlindungan Terhadap Buruh Migran
9. Wujudkan Reforma Agraria Sejati (Tanah, Alat Dan Teknologi Untuk Kaum Tani)
10. Berikan Akses Partisipasi Publik Seluas-luasnya Dalam Rencana Revisi UU SISDIKNAS.
