Berita

Billboard sindiran dari Jubir PKS, Muhammad Kholid, di Depok/Repro

Politik

Soal 3 Periode, Jubir PKS: Boleh, Asal Jadi Kades

SELASA, 19 APRIL 2022 | 17:14 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Masih munculnya wacana perpanjangan jabatan presiden 3 periode memunculkan sejumlah ide di masyarakat. Salah satunya yang dilakukan Jurubicara Partai Keadilan Sosial (PKS), Muhammad Kholid, dengan memasang billboard sindiran di Kota Depok, Jawa Barat.

Billboard yang terpasang di persimpangan Universitas Indonesia dan Kelapa Dua Depok itu, tegas menyindir pihak-pihak yang masih ingin mewujudkan wacana 3 periode. Di billboard dengan foto Muhammad Kholid berukuran besar itu tampak tulisan "3 Periode? Boleh, Asal Jadi Kepala Desa".

"Wacana tunda pemilu dan perpanjangan jabatan presiden ini harus kita hentikan. Karena itu inkonstitusional, mematikan demokrasi, dan akan memantik instabilitas sosial-politik nasional," kata Kholid dalam keterangannya, Selasa (19/4).


Kholid mengaku tujuan pemasangan billboard di Depok itu untuk menyindir pihak-pihak yang masih saja menginginkan wacana penundaan pemilu atau perpanjangan jabatan presiden 3 periode.

"Kalau masih ngotot mau perpanjangan jabatan presiden dan maunya konstitusional itu bisa saja. Caranya adalah jadi kepala desa, itu bisa dipilih hingga tiga periode dan setiap periode masa jabatannya enam tahun menurut ketentuan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa," paparnya.

Kholid juga meyakini mayoritas kepala desa, juga masyarakat luas, menolak ide penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan presiden.

"Yang dibutuhkan kepala desa itu kesejahteraan aparatur dan masyarakat desa. Bukan perpanjangan jabatan presiden," tandasnya.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

UPDATE

Bedakan Es Gabus dengan Spons Saja Tidak Bisa, Apalagi Ijazah Asli

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:09

Mendesak Pemberlakuan Cukai MBDK

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:03

Paling Ideal Kedudukan Polri di Bawah Presiden

Jumat, 30 Januari 2026 | 01:21

MBG Lebih Mendesak, Lapangan Kerja Nanti Dulu Ya!

Jumat, 30 Januari 2026 | 01:16

Eggi Sudjana Cs Telah Jadi Pelayan Kepentingan Politik Jokowi

Jumat, 30 Januari 2026 | 01:11

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

PKR Tatap Pemilu 2029 Mengandalkan Kader Daerah

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:09

Kubu Jokowi akan Terus Lancarkan Strategi Adu Domba terkait Isu Ijazah Palsu

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:04

Ahmad Luthfi Menghilang saat Bencana Menerjang Jateng

Kamis, 29 Januari 2026 | 23:38

Roy Suryo akan Laporkan Balik Eggi Sudjana Cs

Kamis, 29 Januari 2026 | 23:15

Selengkapnya