Berita

Billboard sindiran dari Jubir PKS, Muhammad Kholid, di Depok/Repro

Politik

Soal 3 Periode, Jubir PKS: Boleh, Asal Jadi Kades

SELASA, 19 APRIL 2022 | 17:14 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Masih munculnya wacana perpanjangan jabatan presiden 3 periode memunculkan sejumlah ide di masyarakat. Salah satunya yang dilakukan Jurubicara Partai Keadilan Sosial (PKS), Muhammad Kholid, dengan memasang billboard sindiran di Kota Depok, Jawa Barat.

Billboard yang terpasang di persimpangan Universitas Indonesia dan Kelapa Dua Depok itu, tegas menyindir pihak-pihak yang masih ingin mewujudkan wacana 3 periode. Di billboard dengan foto Muhammad Kholid berukuran besar itu tampak tulisan "3 Periode? Boleh, Asal Jadi Kepala Desa".

"Wacana tunda pemilu dan perpanjangan jabatan presiden ini harus kita hentikan. Karena itu inkonstitusional, mematikan demokrasi, dan akan memantik instabilitas sosial-politik nasional," kata Kholid dalam keterangannya, Selasa (19/4).


Kholid mengaku tujuan pemasangan billboard di Depok itu untuk menyindir pihak-pihak yang masih saja menginginkan wacana penundaan pemilu atau perpanjangan jabatan presiden 3 periode.

"Kalau masih ngotot mau perpanjangan jabatan presiden dan maunya konstitusional itu bisa saja. Caranya adalah jadi kepala desa, itu bisa dipilih hingga tiga periode dan setiap periode masa jabatannya enam tahun menurut ketentuan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa," paparnya.

Kholid juga meyakini mayoritas kepala desa, juga masyarakat luas, menolak ide penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan presiden.

"Yang dibutuhkan kepala desa itu kesejahteraan aparatur dan masyarakat desa. Bukan perpanjangan jabatan presiden," tandasnya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Polri Didorong Selidiki PKS yang Membeli TBS di Bawah Harga Resmi

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:23

Kapolri Ngaku Belum Baca Rinci UU Polri yang Baru Disahkan

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:17

Pemerintah Ungkap Alasan Kenaikan Batas Usia Pensiun Anggota Polri

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:14

Rel Pertama, Palang Terakhir

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:09

KPK Temukan Indikasi TPPU dalam Kasus Silmy Karim

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:02

Paripurna DPR Sahkan RUU Polri jadi UU

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:41

Dewan Kesejahteraan Buruh Batal Dibentuk, Ini Penjelasan Mensesneg

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:37

Ada Tiga Modus Propaganda Disintegrasi yang Membonceng Film Pesta Babi

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:24

Pertanyakan Laporan Keuangan Danantara, FPHI Bersurat ke Presiden Prabowo

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:17

Emas Antam Merosot Rp10.000, Turun ke Level Rp2,73 Juta per Gram

Selasa, 09 Juni 2026 | 10:58

Selengkapnya