Berita

Politisi PDI Perjuangan, Yulian Gunhar/Net

Politik

Beredar Kabar Kantor PDIP akan Digeruduk, Yulian Gunhar: Jika Benar, Luhut Harus Tanggung Jawab

SELASA, 19 APRIL 2022 | 01:31 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Beredarnya isu akan adanya demonstrasi massa mengatasnamakan Komite Pemuda Indonesia (KNPI) di kantor DPP PDI Perjuangan, direspons politisi PDI Perjuangan, Yulian Gunhar.

Menurutnya, demonstrasi yang ditujukan untuk mendesak anggota DPR RI, Masinton Pasaribu meminta maaf atas kritikannya terhadap Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, adalah tidak tepat, bahkan bisa menunjukan Luhut sebagai pejabat anti kritik.

“Kalau ada anggota parlemen yang kritik Luhut, lalu tiba-tiba ada aksi menggeruduk kantor PDIP, maka bukan saja tidak tepat, namun menunjukkan Luhut itu sebagai pejabat yang antikritik,” kata Yulian, Senin (18/4)


Bahkan Gunhar mengingatkan, jika demonstrasi itu benar-benar terjadi di kantor PDIP, maka Menko Marves harus bertanggung jawab, apalagi sampai terjadi tindakan anarki yang tidak diinginkan.

“Kalau orang-orang yang mengatasnamakan KNPI itu benar-benar geruduk kantor DPP PDI Perjuangan, maka Luhut harus bertanggungjawab atas kerusakan yang akan terjadi, apalagi sampai nanti terjadi potensi bentrok massa,”katanya.

Mantan sekjen Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) menambahkan, massa PDIP tidak akan menghadapi ormas KNPI. Sebab, menurut Yulian antara Ormas dengan partai tidaklah setara.

Namun menurutnya, beberapa ormas sayap PDIP seperti Repdem, Banteng Muda Indonesia (BMI), Bamusi, dan sebagainya akan siap bergerak membela marwah partai.

“Karena KNPI bukan levelnya partai, maka cukup Ormas yang akan menghadapi, karena PDIP punya ormas seperti Repdem, BMI, Bamusi dan sebagainya, yang siap turun kalau ada tekanan ormas kepada PDIP dan menggangu marwah partai,”katanya.

Gunhar pun mengingatkan agar rencana memobilisasi massa untuk menekan PDIP itu dibatalkan, karena tidak sesuai dengan semangat demokrasi.

Mengingat kekritisan anggota DPR terhadap pejabat pemerintahan, menurutnya sudah dijamin oleh konstitusi dan merupakan pelaksanaan fungsi pengawasan parlemen.

Gunhar menambahkan, adanya potensi terjadinya bentrok massa jika demonstrasi benar digelar, karena adanya reaksi ormas sayap PDIP.

“Kalau demonstrasi itu benar terjadi, dan sampai terjadi bentrok yang memakan korban jiwa, maka Luhut adalah pihak yang paling bertanggung jawab,” pungkasnya.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

UPDATE

Penumpang Kereta Bandara Tembus 6,2 Juta Pelanggan Hingga Mei 2026

Selasa, 16 Juni 2026 | 14:20

Fantastis! Harta Menteri dari PAN Trenggono Melejit Setengah Triliun dalam Setahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 14:15

Prabowo Dorong WNI Masuk Pasar Kerja Teknologi Jerman

Selasa, 16 Juni 2026 | 14:11

Warna-warni Kendaraan Hias Meriahkan Perayaan 1 Muharam

Selasa, 16 Juni 2026 | 14:10

Oktasari: Kritik Boleh, Tapi Jangan Abaikan Kerja Pemerintah

Selasa, 16 Juni 2026 | 13:46

Prabowo Sampaikan Ucapan Selamat Tahun Baru Islam 1448 Hijriah

Selasa, 16 Juni 2026 | 13:20

Belum Lapor LHKPN 2025, Mendes Yandri Punya Harta Rp20,95 Miliar Saat Awal Menjabat

Selasa, 16 Juni 2026 | 13:20

Israel Masih Tak Terima Rencana Damai Iran-AS

Selasa, 16 Juni 2026 | 13:12

Kekayaan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan Naik 83 Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 12:52

Universitas Binawan Buka Akses Penyetaraan Kualifikasi Nakes Indonesia di Uni Eropa

Selasa, 16 Juni 2026 | 12:44

Selengkapnya