Berita

Politisi PDI Perjuangan, Yulian Gunhar/Net

Politik

Beredar Kabar Kantor PDIP akan Digeruduk, Yulian Gunhar: Jika Benar, Luhut Harus Tanggung Jawab

SELASA, 19 APRIL 2022 | 01:31 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Beredarnya isu akan adanya demonstrasi massa mengatasnamakan Komite Pemuda Indonesia (KNPI) di kantor DPP PDI Perjuangan, direspons politisi PDI Perjuangan, Yulian Gunhar.

Menurutnya, demonstrasi yang ditujukan untuk mendesak anggota DPR RI, Masinton Pasaribu meminta maaf atas kritikannya terhadap Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, adalah tidak tepat, bahkan bisa menunjukan Luhut sebagai pejabat anti kritik.

“Kalau ada anggota parlemen yang kritik Luhut, lalu tiba-tiba ada aksi menggeruduk kantor PDIP, maka bukan saja tidak tepat, namun menunjukkan Luhut itu sebagai pejabat yang antikritik,” kata Yulian, Senin (18/4)

Bahkan Gunhar mengingatkan, jika demonstrasi itu benar-benar terjadi di kantor PDIP, maka Menko Marves harus bertanggung jawab, apalagi sampai terjadi tindakan anarki yang tidak diinginkan.

“Kalau orang-orang yang mengatasnamakan KNPI itu benar-benar geruduk kantor DPP PDI Perjuangan, maka Luhut harus bertanggungjawab atas kerusakan yang akan terjadi, apalagi sampai nanti terjadi potensi bentrok massa,”katanya.

Mantan sekjen Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) menambahkan, massa PDIP tidak akan menghadapi ormas KNPI. Sebab, menurut Yulian antara Ormas dengan partai tidaklah setara.

Namun menurutnya, beberapa ormas sayap PDIP seperti Repdem, Banteng Muda Indonesia (BMI), Bamusi, dan sebagainya akan siap bergerak membela marwah partai.

“Karena KNPI bukan levelnya partai, maka cukup Ormas yang akan menghadapi, karena PDIP punya ormas seperti Repdem, BMI, Bamusi dan sebagainya, yang siap turun kalau ada tekanan ormas kepada PDIP dan menggangu marwah partai,”katanya.

Gunhar pun mengingatkan agar rencana memobilisasi massa untuk menekan PDIP itu dibatalkan, karena tidak sesuai dengan semangat demokrasi.

Mengingat kekritisan anggota DPR terhadap pejabat pemerintahan, menurutnya sudah dijamin oleh konstitusi dan merupakan pelaksanaan fungsi pengawasan parlemen.

Gunhar menambahkan, adanya potensi terjadinya bentrok massa jika demonstrasi benar digelar, karena adanya reaksi ormas sayap PDIP.

“Kalau demonstrasi itu benar terjadi, dan sampai terjadi bentrok yang memakan korban jiwa, maka Luhut adalah pihak yang paling bertanggung jawab,” pungkasnya.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

Ukraina Lancarkan Serangan Drone di Beberapa Wilayah Rusia

Rabu, 01 Mei 2024 | 16:03

Bonus Olimpiade Ditahan, Polisi Prancis Ancam Ganggu Prosesi Estafet Obor

Rabu, 01 Mei 2024 | 16:02

Antisipasi Main Judi Online, HP Prajurit Marinir Disidak Staf Intelijen

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:37

Ikut Aturan Pemerintah, Alibaba akan Dirikan Pusat Data di Vietnam

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:29

KI DKI Ajak Pekerja Manfaatkan Hak Akses Informasi Publik

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:27

Negara Pro Rakyat Harus Hapus Sistem Kontrak dan Outsourcing

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:17

Bandara Solo Berpeluang Kembali Berstatus Internasional

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:09

Polisi New York Terobos Barikade Mahasiswa Pro-Palestina di Universitas Columbia

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:02

Taruna Lintas Instansi Ikuti Latsitardarnus 2024 dengan KRI BAC-593

Rabu, 01 Mei 2024 | 14:55

Peta Koalisi Pilpres Diramalkan Tak Awet hingga Pilkada 2024

Rabu, 01 Mei 2024 | 14:50

Selengkapnya