Berita

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin/Repro

Politik

Pengamat: Siapapun yang Jadi Presiden Tak Akan Mampu Selesaikan Utang Negara

SENIN, 18 APRIL 2022 | 12:04 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Presiden Indonesia selanjutnya dipastikan bakal memikul beban utang negara yang sangat besar. Penyebabnya tidak lain dan tidak bukan adalah warisan utang yang ditinggalkan Presiden Joko Widodo, yang per Februari 2022 saja sudah lebih dari Rp 7 ribu triliun.

Alhasil, sebagian masyarakat merasa khawatir kondisi utang Indonesia saat ini bakal menyeret Indonesia seperti Sri Lanka yang terkena "jebakan" Pemerintah China lantaran menolak untuk merestrukturisasi utang sebesar 8 miliar dolar AS melalui skema Belt and Road Initiative (BRI).

Tak heran, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin pun menilai pemerintah yang akan datang tidak akan sanggup untuk melunasi utang Indonesia yang diwariskan Presiden Jokowi.


"Tak akan mampu. Siapapun yang jadi presiden tak akan mampu menyelesaikan utang negara yang sudah segunung itu,” kata Ujang kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (18/4).

Dia menambahkan solusi yang perlu ditempuh pemerintah sekarang adalah memberantas korupsi dan memastikan uang negara tidak masuk ke dalam perut para koruptor.

"Tak ada jalan lain, selain membasmi korupsi dan menyita seluruh aset-aset koruptor,” tegasnya.

Pasalnya, jika pemerintah terus berupaya menutup utang dengan menerapkan berbagai pajak yang memicu kenaikan sejumlah harga pokok, maka akan timbul gesekan dan kegaduhan di tengah masyarakat.

"Karena jika diambil dari pajak, rakyat sangat keberatan dengan banyaknya pajak dan kenaikan pajak. Ini kan uang itu adanya di pejabat-pejabat dan para pengusaha. Artinya uang itu adanya di pihak swasta. Negara tak punya uang, dan punyanya utang,” ujarnya.

Lanjut Ujang, salah satu yang menjadi andalan pemerintah untuk menutup beban utang negara yakni memberlakukan pengampunan pajak atau tax amnesty. Namun program itu ternyata tidak berjalan dengan baik dan cenderung dimanfaatkan oleh pengusaha pengemplang pajak.

"Tax amnesty yang mestinya bisa menghasilkan pendapatan bagi negara, tapi cenderung dikerjai oleh para pengusaha,” tutupnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Harga Emas Antam Hari Ini Kembali Pecah Rekor

Selasa, 13 Januari 2026 | 10:12

Kritik Pandji Tak Perlu Berujung Saling Lapor

Selasa, 13 Januari 2026 | 10:05

AHY Gaungkan Persatuan Nasional di Perayaan Natal Demokrat

Selasa, 13 Januari 2026 | 10:02

Iran Effect Terus Dongkrak Harga Minyak

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:59

IHSG Dibuka Menguat, Rupiah Melemah ke Rp16.872 per Dolar AS

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:42

KBRI Beijing Ajak WNI Pererat Solidaritas di Perayaan Nataru

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:38

Belajar dari Sejarah, Pilkada via DPRD Rawan Picu Konflik Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:31

Perlu Tindakan Tegas atas Konten Porno di Grok dan WhatsApp

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:30

Konflik Terbuka Powell dan Trump: Independensi The Fed dalam Ancaman

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:19

OTT Pegawai Pajak Momentum Perkuat Integritas Aparatur

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:16

Selengkapnya