Peningkatan Rasio Utang Semakin Membahayakan Kredibilitas Rezim Jokowi

Kredibilitas rezim Joko Widodo dalam mengelola fiskal peningkatan rasio utang pemerintah dianggap semakin membahayakan. Bahkan, progresifnya produksi utang pemerintah sangat mengkhawatirkan.

"Peningkatan rasio utang pemerintah semakin membahayakan kredibilitas rezim Jokowi mengelola fiskal," ujar Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (17/4).

Karena kata Satyo, kemampuan pemerintah untuk mengupayakan penerimaan negara masih sangat rendah dan kemungkinan juga rendahnya kemampuan pemerintah dalam membayar utang.

Selain itu, Satyo juga menyoroti klaim Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati yang menyebut bahwa rasio utang terhadap PDB masih lebih kecil dibandingkan dengan negara Asean, G20, bahkan negara di seluruh dunia.

"Nampaknya serasa miss leading. Mengapa? Sebab angka utang pemerintah saat ini yang sudah Rp 7 ribu T lebih, sudah sangat mengkhawatirkan apabila dinilai dari kemampuan bayar utang atau debt service ratio (DSR)," kata Satyo.

Seharusnya menurut Satyo, Sri Mulyani yang merupakan Menteri Keuangan andalan Presiden Jokowi memberikan informasi yang lengkap terkait utang.

"Dan mestinya elemen utang terhadap PDB juga perlu dibandingkan dengan indikator DSR, maka jelas nilai DSR Indonesia lebih besar ketimbang beberapa negara anggota ASEAN, apalagi negara G20, yang artinya kemampuan mereka dalam progresifitas penerimaan dan kemampuan membayar utang juga besar," terang Satyo.

Bahkan menurut Satyo, sebelum pandemi Covid-19 datang yang membuat perekonomian banyak negara rontok, jauh sebelumnya perekonomian Indonesia tidak stabil dan loyo, akibat treatment konservatif ciri khas dari neoliberalisme.

"Sehingga dengan berbagai propaganda harus selalu menambah utang dengan jumlah yang tidak sedikit setiap tahun. Seharusnya pemerintah dapat belajar dari beberapa negara yang bangkrut karena terlilit utang sebut saja Yunani, Argentina dll," pungkas Satyo.