Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati/Net
Tensi global yang makin memanas selama beberapa bulan ke belakang akibat perang Ukraina dan Rusia berimbas pada kondisi perekonomian global dan termasuk banyak negara di dunia.
Pemerintah Indonesia mengklaim, kenaikan harga energi hingga pangan di dalam negeri adalah dampak nyata yang dirasakan dari kecamuk global yang terjadi saat ini.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemulihan ekonomi dunia masih sangat dini dan rapuh akibat peperangan yang terjadi, ditambah pukulan pandemi Covid-19 yang belum berakhir.
"Sekarang dihadapi tantangan yang semakin kompleks. Perang yang terjadi di Ukraina telah dan masih merusak rantai global di bidang energi pangan dan komoditas strategis," ujar Sri Mulyani dalam jumpa pers pada Sabtu (16/4).
Karena hal tersebut, lanjut Sri Mulyani, akhirnya muncul kemungkinan lonjakan harga komoditas dan tekanan inflasi di negara maju dan perkembang. Bahkan menurutnya, respon moneter di negara maju juga akan menimbulkan dampak-dampak sangat besar pada perekonomian global.
"Dunia dihadapkan pada risiko baru yang sangat tinggi. Hal ini tercermin dari proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia yang direvisi ke bawah secara cukup tajam," tuturnya.
Berdasarkan catatan yang dia terima, OECD merevisi pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2022 dari 4,5 persen menjadi hanya 3,5 persen. Kemudian Bank Dunia merevisi dari 4,4 persen menjadi 3,5 persen. Sementara IMF merevisi dari 4,9 persen menjadi 4,4 persen,.
"Dan ini akan direvisi lagi setelah terjadi perang Ukraina. Indonesia sendiri terus menjaga kondisi masyarakat dan perekonomian kita dari berbagai pukulan melalui berbagai kebijakan," katanya.
Dalam beberapa pekan ke belakang, pemerintah sudah mengeluarkan beberapa kebijakan yang menyulut protes masyarakat. Misalnya, soal kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) RON 92 atau Pertamax dari seharga Rp 9.000 per liter menjadi Rp 12.500 per liter.
Selain itu, pemerintah juga memberikan keleluasaan kepada pengusaha minyak goreng untuk menentukan sendiri harga jual eceran minyak goreng. Alasannya, bahan bakunya yakni CPO atau
crude palm oil, mengalami pengurangan di tengah permintaan yang banyak.
Dari beberapa contoh kasus tersebut, yang diklaim sebagai imbas kondisi global, Sri Mulyani memastikan langkah pemerintah untuk mengatasinya melalui jaring pengaman sosial yang diberikan kepada masyarakat miskin.
"Menggunakan instrumen APBN untuk mengelola
shock, pukulan yang mengancam kesehatan, kesejahteraan masyarakat dan mengancam perekonomian kita. Pemerintah melanjutkan kebijakan fiskal kita yang bersifat suportif ekspansif terarah namun terukur," ucapnya.
Kebijakan fiskal yang bersifat suportif ekspansif terarah dan terukur itu, disebutkan Sri Mulyani, sebagai instrumen
countercyclical untuk meningkatkan konsumsi masyarakat yang menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi.
"Pertumbuhan ekonomi didorong lebih cepat melalui penebalan perlinsos dan bansos, dengan memberikan tambahan bansos ke masyarakat yang paling rentan, serta juga kepada UMKM pedagang kaki lima di bidang pangan untuk menghadapi kenaikan harga pangan dunia," tandasnya.
Untuk program perlinsos ini, pemerintah menyiapkan total Rp 431,5 triliun yang di antaranya untuk penyaluran PKH kepada 10 juta KPM senilai total Rp 28,7 triliun, kartu sembako bagi 18,8 juta kelompok penerima dengan anggaran sebesar Rp 45,1 triliun, serta subsidi BBM, listrik dan LPG dengan anggaran Rp 194,3 triliun.
Selain itu, ada bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk 96,8 juta penerima dengan anggaran Rp 46,5 triliun, program Kartu Pra Kerja bagi 2,9 juta orang dengan anggaran Rp 11 triliun, dan yang terakhir BLT Minyak Goreng bagi 20,5 juta keluarga BPNT dan PKH, serta 2,5 juta PKL yang berjualan makanan gorengan.
"Ini adalah bantalan sosial yang menggunakan APBN secara langsung, uang kita, uang APBN, uang masyarakat," demikian Sri Mulyani.
