BLT Migor Dipertanyakan, Ekonom: Bagaimana dengan 115 Juta Kelas Menengah yang Potensi Miskin?

Kebijakan jaring pengaman sosial yang digelontorkan pemerintah untuk menangani kenaikan harga minyak goreng (migor), yakni bantuan langsung tunai (BLT) Migor dipertanyakan efektivitasnya.

Salah satu yang mempertanyakan ialah Direktur Center of Economic and Law Studie (Celios), Bhima Yudhistira. Sebabnya, dia melihat BLT migor tak mempengaruhi harga jual produk gorengan utamanya yang dijual pedagang kaki lima (PKL).

"Bagi pedagang kaki lima, BLT bukan lantas harga gorengan bisa diturunkan. Pedagang mengantisipasi kenaikan minyak goreng pasca lebaran, jadi harga makanan dinaikkan sulit turun, yang rugi tetap konsumen," ujar Bhima kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (16/4).

Di samping itu, Bhima juga melihat ketidakefektifan BLT migor sangat nampak dari penentuan kelompok sasaran penerima manfaat dari kebijakan tersebut, yaitu 20,5 juta keluarga yang termasuk dalam daftar Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), serta 2,5 juta PKL yang berjualan makanan gorengan.

"Tapi bagaimana dengan kelas menengah yang tidak menerima BLT? Padahal ada 115 juta kelas menengah rentan yang bisa jatuh dibawah garis kemiskinan karena minyak goreng mahal," tandas Bhima.