Berita

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta/Net

Politik

Sukamta: Wajar Serangan di Masjid Al-Aqsa Disorot, Tindakan Dunia Internasional Tidak Adil pada Palestina

SABTU, 16 APRIL 2022 | 18:19 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Serangan brutal yang dilakukan oleh Polisi Israel dengan menyerbu Masjid Al Aqsa di Yerusalem Timur dan melukai setidaknya 67 warga Palestina pada Jumat (15/4), dikutuk keras DPR RI.

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mengecam tindakan Israel yang melakukan serangan di komplek Masjid Al Aqsa. Menurutnya, kekerasan Israel di Masjid Al Aqsa dikhawatirkan akan memicu konflik yang lebih besar sebagaimana kejadian tahun lalu.

"Serangan Israel terhadap Masjid Al Aqsa adalah tindakan keterlaluan, ini jelas melanggar HAM dalam kebebasan beragama. Israel mestinya menghormati status quo Yerusalem dan komplek Masjid Al Aqsa," kata Sukamta dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (16/4).


Untuk itu, Sukamta berharap semua pihak termasuk dalam hal ini Pemerintah Indonesia harus proaktif menyuarakan penolakan aksi kekerasan di dunia internasional yang menimpa warga Palestina di Majid Al Aqsa.

"Saya kira dengan banyaknya kekerasan yang dilakukan tentara Israel di Masjid Al Aqsa, pemerintah Indonesia perlu lebih proaktif mengajak masyarakat internasional untuk menjadikan komplek Masjid Al-Aqsa dibawah perlindungan internasional," tegasnya.

"Ini untuk memastikan warga Palestina bisa lebih aman dan tenang dalam melaksanakan ibadah," imbuh dia.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Fraksi PKS ini juga menyoroti ekskalasi kekerasan di Tepi Barat yang menewaskan belasan warga Palestina dan Israel dalam beberapa pekan terakhir.

Menurutnya, akar masalah dari banyaknya kekerasan di wilayah Tepi Barat karena Israel secara terus menerus melalukan penggusuran rumah dan tanah warga Palestina untuk ditempati oleh pemukim ilegal Israel.

"Apa yang terjadi di Sheikh Jarrah dan Silwan dengan adanya pengusiran 218 keluarga Palestina merupakan gambaran nyata tindakan semena-mena Israel yang jelas-jelas melecehkan keputusan Mahkamah Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Lembaga ini telah menetapkan Sheikh Jarrah dan Silwan sebagai bagian dari Palestina," katanya.

"Ini artinya Israel telah nyata melakukan pelanggaran hukum internasional. Berulang kali pelanggaran dilalukan oleh Israel tanpa adanya sanksi yang cukup ampuh dari PBB. Maka wajar kekerasan terus terjadi di Tepi Barat," sambungnya.

Anggota DPR asal Yogyakarta ini juga menyinggung banyaknya netizen yang membandingkan tindakan tegas PBB dan negara maju dalam menjatuhkan sanksi kepada Rusia, sementara terhadap Israel yang telah puluhan tahun menjajah Palestina tidak ada sanksi yang kuat.

"Saya kira wajar masyarakat dunia soroti hal itu. PBB dan komunitas internasional tentu sudah memahami tindakan internasional yang tidak adil telah memicu konflik berkepanjangan di berbagai wilayah di dunia," tandasnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Trump Singkirkan Opsi Senjata Nuklir di Perang Iran

Jumat, 24 April 2026 | 16:14

Pengamat Bongkar Motif Ekonomi di Balik Serangan Trump ke Iran

Jumat, 24 April 2026 | 15:44

BPKH Pastikan Nilai Manfaat Dana Haji Kembali ke Jemaah

Jumat, 24 April 2026 | 15:38

40 Kloter Berangkat di Hari Keempat Operasional Haji, Satu Jemaah Wafat

Jumat, 24 April 2026 | 15:31

AHY Pastikan Sekolah Rakyat hingga Tol Jogja-Solo Berjalan Optimal

Jumat, 24 April 2026 | 15:24

Bahlil Harusnya Malu, Tugas Menteri ESDM Dikerjakan Presiden

Jumat, 24 April 2026 | 15:13

Iran Bebaskan Tarif Hormuz untuk Rusia dan Sejumlah Negara

Jumat, 24 April 2026 | 14:46

KPK Periksa Saksi Terkait Rp8,4 Miliar yang Disebut Khalid Basalamah

Jumat, 24 April 2026 | 14:43

Anak Buah Zulhas Sangkal KPK: Jabatan Ketum Tak Bisa Diintervensi

Jumat, 24 April 2026 | 14:17

Dorong Kartini Melek Digital, bank bjb Genjot UMKM Naik Kelas

Jumat, 24 April 2026 | 14:16

Selengkapnya