Berita

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta/Net

Politik

Sukamta: Wajar Serangan di Masjid Al-Aqsa Disorot, Tindakan Dunia Internasional Tidak Adil pada Palestina

SABTU, 16 APRIL 2022 | 18:19 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Serangan brutal yang dilakukan oleh Polisi Israel dengan menyerbu Masjid Al Aqsa di Yerusalem Timur dan melukai setidaknya 67 warga Palestina pada Jumat (15/4), dikutuk keras DPR RI.

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mengecam tindakan Israel yang melakukan serangan di komplek Masjid Al Aqsa. Menurutnya, kekerasan Israel di Masjid Al Aqsa dikhawatirkan akan memicu konflik yang lebih besar sebagaimana kejadian tahun lalu.

"Serangan Israel terhadap Masjid Al Aqsa adalah tindakan keterlaluan, ini jelas melanggar HAM dalam kebebasan beragama. Israel mestinya menghormati status quo Yerusalem dan komplek Masjid Al Aqsa," kata Sukamta dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (16/4).


Untuk itu, Sukamta berharap semua pihak termasuk dalam hal ini Pemerintah Indonesia harus proaktif menyuarakan penolakan aksi kekerasan di dunia internasional yang menimpa warga Palestina di Majid Al Aqsa.

"Saya kira dengan banyaknya kekerasan yang dilakukan tentara Israel di Masjid Al Aqsa, pemerintah Indonesia perlu lebih proaktif mengajak masyarakat internasional untuk menjadikan komplek Masjid Al-Aqsa dibawah perlindungan internasional," tegasnya.

"Ini untuk memastikan warga Palestina bisa lebih aman dan tenang dalam melaksanakan ibadah," imbuh dia.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Fraksi PKS ini juga menyoroti ekskalasi kekerasan di Tepi Barat yang menewaskan belasan warga Palestina dan Israel dalam beberapa pekan terakhir.

Menurutnya, akar masalah dari banyaknya kekerasan di wilayah Tepi Barat karena Israel secara terus menerus melalukan penggusuran rumah dan tanah warga Palestina untuk ditempati oleh pemukim ilegal Israel.

"Apa yang terjadi di Sheikh Jarrah dan Silwan dengan adanya pengusiran 218 keluarga Palestina merupakan gambaran nyata tindakan semena-mena Israel yang jelas-jelas melecehkan keputusan Mahkamah Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Lembaga ini telah menetapkan Sheikh Jarrah dan Silwan sebagai bagian dari Palestina," katanya.

"Ini artinya Israel telah nyata melakukan pelanggaran hukum internasional. Berulang kali pelanggaran dilalukan oleh Israel tanpa adanya sanksi yang cukup ampuh dari PBB. Maka wajar kekerasan terus terjadi di Tepi Barat," sambungnya.

Anggota DPR asal Yogyakarta ini juga menyinggung banyaknya netizen yang membandingkan tindakan tegas PBB dan negara maju dalam menjatuhkan sanksi kepada Rusia, sementara terhadap Israel yang telah puluhan tahun menjajah Palestina tidak ada sanksi yang kuat.

"Saya kira wajar masyarakat dunia soroti hal itu. PBB dan komunitas internasional tentu sudah memahami tindakan internasional yang tidak adil telah memicu konflik berkepanjangan di berbagai wilayah di dunia," tandasnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Ratusan Pati Naik Pangkat

Selasa, 02 Desember 2025 | 03:24

Pasutri Kurir Narkoba

Rabu, 03 Desember 2025 | 04:59

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Reuni 212 dan Bendera Palestina

Selasa, 02 Desember 2025 | 22:14

Warga Gaza Sumbang 1.000 Dolar AS untuk Korban Banjir Sumatera

Selasa, 02 Desember 2025 | 05:03

UPDATE

Seperti Terra Drone, Harusnya Aparat Usut Korporasi Pembalak Liar di Sumatera

Jumat, 12 Desember 2025 | 18:14

Prabowo Dengarkan Keluhan Warga di Pengungsian Aceh Tengah

Jumat, 12 Desember 2025 | 18:09

Kopdes Merah Putih Bukan Ancaman Usaha Lokal

Jumat, 12 Desember 2025 | 18:04

Purbaya Ogah Kirim Baju Ilegal ke Korban Bencana Sumatera

Jumat, 12 Desember 2025 | 18:02

Kemenko PM Kawal Implementasi Sekolah Rakyat di Semarang untuk Tekan Kemiskinan Ekstrem

Jumat, 12 Desember 2025 | 17:57

Muhammadiyah Diganjar Penghargaan Nazhir Tanah Wakaf Terluas 2025

Jumat, 12 Desember 2025 | 17:54

Petinggi NATO Minta Eropa Bersiap Hadapi Agresi Rusia

Jumat, 12 Desember 2025 | 17:54

Ketika Negara, Bisnis, dan Partai Merobohkan Kedaulatan Rakyat

Jumat, 12 Desember 2025 | 17:45

Rezim Hukum Bencana: Kontradiksi Bantuan dan Ganti Rugi

Jumat, 12 Desember 2025 | 17:39

8 Mantan Pejabat Kemnaker Didakwa Peras Agen TKA Sampai Rp135 Miliar

Jumat, 12 Desember 2025 | 17:14

Selengkapnya