Berita

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta/Net

Politik

Sukamta: Wajar Serangan di Masjid Al-Aqsa Disorot, Tindakan Dunia Internasional Tidak Adil pada Palestina

SABTU, 16 APRIL 2022 | 18:19 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Serangan brutal yang dilakukan oleh Polisi Israel dengan menyerbu Masjid Al Aqsa di Yerusalem Timur dan melukai setidaknya 67 warga Palestina pada Jumat (15/4), dikutuk keras DPR RI.

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mengecam tindakan Israel yang melakukan serangan di komplek Masjid Al Aqsa. Menurutnya, kekerasan Israel di Masjid Al Aqsa dikhawatirkan akan memicu konflik yang lebih besar sebagaimana kejadian tahun lalu.

"Serangan Israel terhadap Masjid Al Aqsa adalah tindakan keterlaluan, ini jelas melanggar HAM dalam kebebasan beragama. Israel mestinya menghormati status quo Yerusalem dan komplek Masjid Al Aqsa," kata Sukamta dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (16/4).


Untuk itu, Sukamta berharap semua pihak termasuk dalam hal ini Pemerintah Indonesia harus proaktif menyuarakan penolakan aksi kekerasan di dunia internasional yang menimpa warga Palestina di Majid Al Aqsa.

"Saya kira dengan banyaknya kekerasan yang dilakukan tentara Israel di Masjid Al Aqsa, pemerintah Indonesia perlu lebih proaktif mengajak masyarakat internasional untuk menjadikan komplek Masjid Al-Aqsa dibawah perlindungan internasional," tegasnya.

"Ini untuk memastikan warga Palestina bisa lebih aman dan tenang dalam melaksanakan ibadah," imbuh dia.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Fraksi PKS ini juga menyoroti ekskalasi kekerasan di Tepi Barat yang menewaskan belasan warga Palestina dan Israel dalam beberapa pekan terakhir.

Menurutnya, akar masalah dari banyaknya kekerasan di wilayah Tepi Barat karena Israel secara terus menerus melalukan penggusuran rumah dan tanah warga Palestina untuk ditempati oleh pemukim ilegal Israel.

"Apa yang terjadi di Sheikh Jarrah dan Silwan dengan adanya pengusiran 218 keluarga Palestina merupakan gambaran nyata tindakan semena-mena Israel yang jelas-jelas melecehkan keputusan Mahkamah Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Lembaga ini telah menetapkan Sheikh Jarrah dan Silwan sebagai bagian dari Palestina," katanya.

"Ini artinya Israel telah nyata melakukan pelanggaran hukum internasional. Berulang kali pelanggaran dilalukan oleh Israel tanpa adanya sanksi yang cukup ampuh dari PBB. Maka wajar kekerasan terus terjadi di Tepi Barat," sambungnya.

Anggota DPR asal Yogyakarta ini juga menyinggung banyaknya netizen yang membandingkan tindakan tegas PBB dan negara maju dalam menjatuhkan sanksi kepada Rusia, sementara terhadap Israel yang telah puluhan tahun menjajah Palestina tidak ada sanksi yang kuat.

"Saya kira wajar masyarakat dunia soroti hal itu. PBB dan komunitas internasional tentu sudah memahami tindakan internasional yang tidak adil telah memicu konflik berkepanjangan di berbagai wilayah di dunia," tandasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

MAKI Heran KPK Tak Kunjung Tahan Tersangka Korupsi CSR BI

Selasa, 13 Januari 2026 | 20:11

Keadilan pada Demokrasi yang Direnggut

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:54

Program MBG Tetap Harus Diperketat Meski Kasus Keracunan Menurun

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:51

Oegroseno: Polisi Tidak Bisa Nyatakan Ijazah Jokowi Asli atau Palsu

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:48

Ketum PBMI Ngadep Menpora Persiapkan SEA Games Malaysia

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

Sekolah Rakyat Simbol Keadilan Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

110 Siswa Lemhannas Siap Digembleng Selama Lima Bulan

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:30

PBNU Bantah Terima Aliran Uang Korupsi Kuota Haji

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:08

Demokrat Tidak Ambil Pusing Sikap PDIP Tolak Pilkada Via DPRD

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:57

Amankan BBE-Uang, Ini 2 Kantor DJP yang Digeledah KPK

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:40

Selengkapnya