Berita

anggota Komisi VII DPR RI Yulian Gunhar/Net

Politik

Yulian Gunhar Tolak Rencana Kenaikan Harga Pertalite dan Gas LPG 3 KG

SABTU, 16 APRIL 2022 | 03:24 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Wacana kenaikan bahan bakar minyak (BBM) dan tabung gas LPG kemasan 3 kg terus mendapat penolakan dari kalangan Senayan.

Terbaru, anggota Komisi VII DPR RI Yulian Gunhar tegas menolak rencana kenaikan harga jual harga BBM subsidi jenis Pertalite dan LPG kemasan 3 kilogram. Alasan Gunhar, saat ini  kondisi ekonomi masyarakat masih dalam pemulihan.

Ia mengaku khawatir saat kebijakan kenaikan diberlakukan justru mengganggu konsumsi rumah tangga.


"Momentumnya belum tepat untuk menaikan harga BBM subsidi, seperti solar bensin dan gas LPG 3 kilogram. Mengingat saat ini sedang proses pemulihan ekonomi dan daya beli masyarakat masih lemah," kata Yulian, Gunhar Jumat (15/4).

Gunhar meminta supaya harga Pertalite dan gas LPG 3 Kg tidak dinaikkan dalam waktu dekat. Apalagi, bersamaan dengan naiknya PPN dan harga-harga kebutuhan pokok seperti minyak goreng, daging, kedelai, dan komoditas lainnya.

"Kenaikan Pertalite dan gas melon tentu akan makin memperburuk daya beli masyarakat serta memperberat beban rakyat," demikian Gunhar menekankan.

Politisi PDI Perjuangan ini juga mengingatkan pemerintah lebih hati-hati melontarkan isu kenaikan harga Pertalite dan gas LPG ukuran 3 Kg. Dikatakan Gunhar, jika pemerintah tidak hati-hati maka pernyataan pemerintah berpotensi menyulut kepanikan berbelanja.

"Tersebarnya isu kenaikan pertalite bisa menimbulkan kepanikan berbelanja ini berisiko menyebabkan kelangkaan yang berujung pada kesulitan masyarakat," katanya.

Pemerintah mengungkapkan rencana menaikkan harga BBM subsidi jenis Pertalite dan LPG kemasan 3 kilogram secara bertahap pada periode Maret hingga Juli 2022.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Terkuak Dugaan Penggelembungan Anggaran Makan Minum di DPRD Bandar Lampung

Senin, 20 April 2026 | 02:07

Pramono Siapkan PPSU Khusus Ikan Sapu-Sapu

Senin, 20 April 2026 | 01:47

Jual Beli Rekening Bisa Dijerat Pidana!

Senin, 20 April 2026 | 01:26

HKTI: Kondisi Riil Stok Beras Melimpah

Senin, 20 April 2026 | 01:01

Pramono Tegaskan Jadi Gubernur untuk Semua Kelompok, Agama, dan Golongan

Senin, 20 April 2026 | 00:28

MUI Kawal Ketat Proyek Islamic Center

Senin, 20 April 2026 | 00:13

Projo Klaim Jokowi Menang Berkat Rekam Jejak, Bukan Jasa Jusuf Kalla

Senin, 20 April 2026 | 00:01

Wicked Problem di Balik Motor Listrik MBG

Minggu, 19 April 2026 | 23:43

JK Diduga Masih Simpan Kartu Rahasia Jokowi

Minggu, 19 April 2026 | 23:34

Nabung Jantung

Minggu, 19 April 2026 | 23:26

Selengkapnya