Presiden Jokowi didesak copot 5 menteri yang tidak becus bekerja di situasi negara sedang krisis/Net
Presiden Joko Widodo didesak segera melakukan perombakan kabinet atau reshuffle untuk menyelamatkan negara dari para menteri yang gemar bikin gaduh dan tidak memiliki sense of crisis.
Desakan itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) Immawan Zaki Nugraha dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (14/4).
"DPP IMM mendesak Presiden Jokowi segera mereshuffle para menteri gaduh tak becus bekerja dalam situasi krisis," tegas Zaki.
Zaki mengurai, situasi politik nasional beberapa waktu terakhir kerap menimbulkan banyak kegaduhan di tengah kehidupan masyarakat. Masalah yang terjadi antara lain karena kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang diikuti dengan tingginya harga bahan pokok lainnya.
Dijelaskan Zaki, situasi krisis tersebut antara lain juga disebabkan dari pandemi Covid-19 yang telah berlangsung selama dua tahun terakhir serta adanya invasi Rusia terhadap Ukraina yang menyebabkan meroketnya harga BBM.
Zaki menambahkan, berdasarkan catatan Trading Economic per 7 April 2022, negara-negara di dunia tengah mengalami inflasi besar-besaran. Termasuk Indonesia yang berada pada angka 2.64 persen. Sedangkan paling tinggi yakni Turki dengan inflasi 61.14 persen.
Ditambah lagi, persoalan kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng serta bahan-bahan pokok lainnya, ditenggarai dari kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang diberlakukan pemerintah.
Parahnya, harga CPO global yang tinggi, mendorong banyak produsen untuk mengekspor daripada mengolahnya di dalam negeri.
"Kementerian Perdagangan mestinya lebih cepat tanggap mengatasi permasalahan ini. Jangan sampai Mendag terkesan kalah dengan mafia rente komoditas minyak. Jika masalah ini berlarut-larut, yang dirugikan tentu saja rakyat dengan ekonomi menengah ke bawah yang seharusnya kebutuhan pokoknya dijamin oleh negara," kata Zaki.
Tidak hanya itu, Zaki juga menyebut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani pun turut menjadi biang kerok imbas dari kegaduhan politik nasional tersebut. Pasalnya, kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nasional (PPN) dari 10 persen menjadi 11 persen serta utang negara tembus diangka Rp 7.014 Triliun.
"Hilir terjadinya kenaikan tersebut sudah dirancang sedemikian rupa oleh Sri Mulyani, sebab dirinya berhasil meloloskan usulan Rancangan Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) yang disetujui oleh legislatif menjadi UU 7/2021," sesalnya.
Selanjutnya, Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM), Bahlil Lahadalia juga secara gamblang mengusulkan penundaan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) pada tahun 2024.
Bahlil beralasan, jika penundaan Pemilu perlu dilakukan presiden sebab kondisi perekonomian masyarakat saat ini belum stabil akibat pandemi Covid-19 yang menerpa secara global.
"Tidak berhenti sampai disitu, lebih fenomenalnya lagi adalah narasi yang dilontarkan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, yang mengutarakan adanya 110 juta Big Data survei keinginan masyarakat Indonesia yang menginginkan penundaan Pemilu hingga ditambahnya masa jabatan Presiden Joko Widodo menjadi tiga periode," sesal Zaki.
Menurut Zaki, beberapa upaya yang dilontarkan para menteri kabinet Presiden Joko Widodo tersebut, lantas memunculkan kegaduhan publik yang menggerakan seluruh eksponen mahasiswa secara nasional bergerak melakukan aksi demonstrasi.
Ia menambahkan, jika dihimpun dari desakan eksponen gerakan mahasiswa, IMM mendesak Presiden Jokowi menyatakan secara tegas tidak terpengaruh terhadap keinginan usulan politik para menteri-menterinya yang menginginkan adanya penambahan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode.
DPP IMM, masih kata Zaki, secara tegas menyatakan menolak adanya penambahan masa jabatan Presiden tersebut. Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, wajib patuh terhadap perintah konstitusi yang mengatur masa jabatan Presiden maksimal dua periode.
"Faktor terjadinya banyak kegaduhan situasi politik nasional ini timbul dari mencuatnya beberapa upaya yang dilontarkan empat menteri di atas serta diperkuat melalui upaya kenaikan pajak negara oleh Sri Mulyani," katanya.
Reaksi keras Presiden Joko Widodo yang memerintahkan para menterinya untuk tidak berbicara perpanjangan masa jabatan Presiden dan meminta para menterinya fokus bekerja untuk mengatasi banyaknya persoalan masyarakat dari dampak pandemi Covid-19 juga disayangkan. 


Pasalnya, instruksi Presiden tersebut tidak diindahkan oleh beberapa menterinya, harapan terselesaikannya masalah pemerintahan saat ini justru malah menjadi kegaduhan yang menyangkut persoalan politik kekuasaan
"Tidak ada alasan lagi bagi Presiden untuk mempertahankan Menteri tersebut. Maka, langkah bijak yang harus dilakukan Presiden Joko Widodo ialah mereshuffle para menteri tersebut," pungkasnya.
