Sentil Masinton Pasaribu, Sahat Sinurat: Cek Lagi Siapa Pengusul Wacana Presiden 3 Periode

Koalisi Bersama Rakyat (Kobar) menyentil politisi PDIP, Masinton Pasaribu yang menuding Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Brutus di dalam Istana Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Deklarator Nasional Kobar, Sahat Martin Philip Sinurat mengatakan, ada upaya Masinton membenturkan Presiden Jokowi dengan jajaran kabinetnya, salah satunya dengan Menko Luhut Pandjaitan.

"Sepertinya ada upaya dari Masinton untuk membenturkan Pak Jokowi dengan Luhut Pandjaitan. Padahal kita tahu selama ini Luhut salah satu menteri yang dipercayai penuh oleh Jokowi," kata Sahat kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (12/4).

Meski tak tahu latar belakang tuduhan tersebut, Sahat menyarankan agar anggota Komisi III DPR itu mengecek lagi dengan teliti, siapa sebenarnya yang mengusulkan aspirasi Presiden tiga periode.

"Bang Masinton ini sepertinya tidak mengecek dengan teliti siapa sebenarnya yang mengusulkan wacana Presiden tiga periode. Dimulai tahun lalu oleh teman-teman komunitas Jokpro, kemudian ada Kobar, Bara JP, dan beberapa organ relawan dan kelompok lainnya,” ujarnya.

“Silakan ditanyakan kepada kelompok-kelompok tadi, misalnya ke Kobar, undang dialog, atau debat, ini malah membuat pernyataan yang menuduh secara membabi buta dan tak sesuai fakta," ujarnya.

Selain Masinton, dia juga menyebut ada beberapa elite politik yang terkesan reaktif dengan adanya wacana tiga periode tersebut.

Padahal kata Sahat, wacana penundaan Pemilu merupakan aspirasi dari rakyat yang masih wajar. Sebab, Indonesia adalah negara demokrasi.

"Aspirasi ini direspons saja oleh MPR apakah kemudian akan ditindaklanjuti atau tidak. Yang kami lihat ini kok malah tidak lagi membahas substansinya, justru membuat tudingan dan memperkeruh suasana," tuturnya.

Sahat berpandangan, ada pihak-pihak yang terganggu dengan adanya wacana Presiden tiga periode ini. Apalagi, selama ini, menurut Sahat banyak kebijakan Jokowi yang bermanfaat bagi kepentingan nasional.

"Namun mengganggu kepentingan kelompok tertentu, bahkan juga kepentingan dari luar Indonesia. Mereka-mereka ini yang ingin pemerintahan Jokowi bisa segera berganti,” jelasnya.