Berita

Politisi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu/Net

Politik

Luhut Tolak Buka Big Data, Masinton: Jangan Main-main soal Data!

RABU, 13 APRIL 2022 | 11:40 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Penolakan Luhut Binsar Pandjaitan membuka klaim big data penundaan pemilu 2024 sangat disesalkan. Sebagai pejabat publik, seharusnya Luhut lebih transparan membuka klaim yang sudah membuat gaduh publik.

"Harusnya ketika menyangkut (big data), ini kan tidak main-main ya. Artinya big data itu dikaitkan dengan agenda politik, harusnya disampaikan transparan ke publik,” kata politisi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu ketika berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (13/4).

Pihaknya menambahkan, seorang pejabat tinggi negara harus mampu mempertanggungjawabkan apa yang telah disampaikan dan tidak boleh menutupi fakta kepada masyarakat.


"Itulah bentuk transparansi keterbukaan informasi dari seorang pejabat atau penyelenggara negara, semua ucapan pejabat dan penyelenggara negara itu memiliki konsekuensi, apalagi menyangkut data,” kata anggota Komisi III DPR RI ini.

Menurutnya, LBP harus segera mengungkap big data tersebut lantaran bukan bersifat kerahasiaan negara.

"Apa yang si kalau dibuka? Kecuali data bersifat kerahasiaan negara, itu memang enggak boleh dibuka. Ini kan katanya data pribadi, boleh saja, menganut azas transparansi keterbukaan,” tutupnya.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

SETARA Institute: Libatkan TNI Berantas Terorisme, Supremasi Sipil Terancam

Senin, 19 Januari 2026 | 16:15

KPK Amankan Uang Ratusan Juta saat OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:11

Kemenkum Harus Aktif Awasi Transisi KUHP

Senin, 19 Januari 2026 | 16:07

KPK Benarkan Tangkap Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:01

Noel Cs Didakwa Terima Rp6,52 Miliar Hasil Pemerasan Sertifikasi K3

Senin, 19 Januari 2026 | 15:54

Ada Peluang Revisi UU Pemilu Pakai Metode Omnibus

Senin, 19 Januari 2026 | 15:46

Jangan Batasi Ruang Belajar dan Kerja Diaspora

Senin, 19 Januari 2026 | 15:40

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Penundaan Revisi UU Pilkada Bisa Picu Persoalan Baru

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Pembahasan Revisi UU Pemilu Dibagi Dua Tahapan

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Selengkapnya