Berita

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti/Net

Politik

Ketua DPD RI: Menteri Dibayar Uang Rakyat, Harusnya Bekerja Maksimal untuk Rakyat

SELASA, 12 APRIL 2022 | 15:39 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta para menteri fokus bekerja sesuai bidangnya dan tidak mengurusi yang bukan ranah kerjanya.

Menurutnya, menteri yang menginvasi wilayah kerja lain, justru membuat kegaduhan yang memicu kemarahan rakyat.

"Para menteri dibayar dari uang rakyat, seharusnya imbal baliknya adalah bekerja untuk rakyat. Bukan membuat kegaduhan dengan membuat wacana yang menabrak aturan dan  konstitusi," kata LaNyalla, di sela-sela kunjungan kerja ke Bandung, Jawa Barat, Selasa (12/4).


Dia mengingatkan Bahlil Lahadalia untuk menjadi menteri yang mampu membangun iklim investasi yang baik, begitupun Menko Luhut Binsar Panjaitan yang memiliki kewenangan di bidang maritim dan investasi harus lebih memajukan dua bidang tersebut bukan malah sibuk urusan politik.

"Misalnya Menteri Investasi, dia harus memastikan investasi di Indonesia karena kita perlu membangun. Lalu Menko Marves harus memastikan kemajuan kemaritiman. Konsen saja di situ supaya jelas kinerjanya," sambungnya.

Menurutnya, rakyat ingin melihat kinerja pemerintah yang benar dan mampu memberikan kepastian stabilisasi harga pokok, pertumbuhan ekonomi dan juga serapan tenaga kerja korban PHK.

Dikatakan LaNyalla, sebagai pembantu presiden, setiap menteri sudah seharusnya bekerja sesuai jalur masing-masing.

"Jadi sudahlah, konsisten saja dengan tugas dan kewajiban masing-masing. Jangan membuat wacana sesat yang kemudian jadi bola liar, apalagi sibuk kampanye dan roadshow ke sana kemari di luar tupoksi kementerian,” demikian La Nyalla.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

SETARA Institute: Libatkan TNI Berantas Terorisme, Supremasi Sipil Terancam

Senin, 19 Januari 2026 | 16:15

KPK Amankan Uang Ratusan Juta saat OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:11

Kemenkum Harus Aktif Awasi Transisi KUHP

Senin, 19 Januari 2026 | 16:07

KPK Benarkan Tangkap Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:01

Noel Cs Didakwa Terima Rp6,52 Miliar Hasil Pemerasan Sertifikasi K3

Senin, 19 Januari 2026 | 15:54

Ada Peluang Revisi UU Pemilu Pakai Metode Omnibus

Senin, 19 Januari 2026 | 15:46

Jangan Batasi Ruang Belajar dan Kerja Diaspora

Senin, 19 Januari 2026 | 15:40

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Penundaan Revisi UU Pilkada Bisa Picu Persoalan Baru

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Pembahasan Revisi UU Pemilu Dibagi Dua Tahapan

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Selengkapnya