Berita

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti/Net

Politik

Ketua DPD RI: Menteri Dibayar Uang Rakyat, Harusnya Bekerja Maksimal untuk Rakyat

SELASA, 12 APRIL 2022 | 15:39 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta para menteri fokus bekerja sesuai bidangnya dan tidak mengurusi yang bukan ranah kerjanya.

Menurutnya, menteri yang menginvasi wilayah kerja lain, justru membuat kegaduhan yang memicu kemarahan rakyat.

"Para menteri dibayar dari uang rakyat, seharusnya imbal baliknya adalah bekerja untuk rakyat. Bukan membuat kegaduhan dengan membuat wacana yang menabrak aturan dan  konstitusi," kata LaNyalla, di sela-sela kunjungan kerja ke Bandung, Jawa Barat, Selasa (12/4).


Dia mengingatkan Bahlil Lahadalia untuk menjadi menteri yang mampu membangun iklim investasi yang baik, begitupun Menko Luhut Binsar Panjaitan yang memiliki kewenangan di bidang maritim dan investasi harus lebih memajukan dua bidang tersebut bukan malah sibuk urusan politik.

"Misalnya Menteri Investasi, dia harus memastikan investasi di Indonesia karena kita perlu membangun. Lalu Menko Marves harus memastikan kemajuan kemaritiman. Konsen saja di situ supaya jelas kinerjanya," sambungnya.

Menurutnya, rakyat ingin melihat kinerja pemerintah yang benar dan mampu memberikan kepastian stabilisasi harga pokok, pertumbuhan ekonomi dan juga serapan tenaga kerja korban PHK.

Dikatakan LaNyalla, sebagai pembantu presiden, setiap menteri sudah seharusnya bekerja sesuai jalur masing-masing.

"Jadi sudahlah, konsisten saja dengan tugas dan kewajiban masing-masing. Jangan membuat wacana sesat yang kemudian jadi bola liar, apalagi sibuk kampanye dan roadshow ke sana kemari di luar tupoksi kementerian,” demikian La Nyalla.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

AKPI Perkuat Profesionalisme dan Integritas Profesi

Senin, 13 April 2026 | 19:51

KNPI: Pemuda Harus Jadi Penyejuk di Tengah Isu Pemakzulan

Senin, 13 April 2026 | 19:50

14 Kajati Diganti, Termasuk Sumut dan Jatim

Senin, 13 April 2026 | 19:31

Cara Buat SKCK Online lewat SuperApps Presisi Polri, Mudah dan Praktis!

Senin, 13 April 2026 | 19:17

Bersiap Long Weekend, Ini Daftar 10 Tanggal Merah di Bulan Mei 2026

Senin, 13 April 2026 | 19:16

Viral Dokumen Kerja Sama Udara RI-AS, Okta Kumala: Kedaulatan Negara Prioritas

Senin, 13 April 2026 | 19:14

Daftar Hari Libur Nasional Mei 2026, Ada 3 Long Weekend

Senin, 13 April 2026 | 19:07

Ajudan Gubernur Riau Terima Fee Proyek Rp1,4 Miliar

Senin, 13 April 2026 | 19:02

4 Penyakit yang Harus Diwaspadai saaat Musim Pancaroba

Senin, 13 April 2026 | 18:57

Ongen Sentil Pengkritik Prabowo: Jangan Sok Paling ‘98’

Senin, 13 April 2026 | 18:52

Selengkapnya